• Card 1 of 30
Nasional

KPK Pastikan Tolak Status JC Setya Novanto

Dero Iqbal Mahendra    •    16 April 2018 08:00

Terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah. Terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan menolak permohonan Justice Colabrator (JC) yang diajukan oleh Setya Novanto. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi selama sidang Novanto berjalan.

"Status JC nya sudah jelas tidak dikabulkan, karena kami pandang terdakwa tidak secara signifikan memberikan informasi. Bahkan kita lihat bersama, baik di keterangan terdakwa atau sesi kemarin, yang bersangkutan masih menyangkal sejumlah keterlibatan yang sudah kami buktikan," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi Minggu 15 April 2018.

Febri menjelaskan nama-nama yang dijelaskan Novanto dalam pledoinya bukan nama baru bagi KPK. Namun demikian, lembaga antikorupsi tetap akan mencermati ulang keterangan dari Novanto.

Sejak Novanto mengajukan JC, kata Febri KPK sudah memberikan kesempatan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh terdakwa.  Dengan begitu, KPK menyimpulkan JC  tidak dapat dikabulkan.

"Tetapi kalau tadi ada nama baru nanti tentu JPU akan melakukan analisis dan pelajari hal itu. Tapi yang paling penting seluruh proses sudah selesai saat ini tinggal putusan pengadilannnya. Nanti di putusan pengadilan kita akan lebih terang melihat konstruksi perkara ini," kata Febri.

Lebih lanjut, Febri menambahkan posisi KPK tegas dan jelas dalam penanganan kasus KTP-el. Segala bukti akan terus di dalami termasuk menindaklanjuti bukti-bukti baru yang ditemukan.

"Siapapun itu, dari kluster mana pun itu. Kita letakkan ini pada koridor yang lebih jernih, yaitu koridor hukum," pungkasnya.

Baca: Pukat UGM Desak KPK Periksa Nama yang Disebut Novanto

Sebagaimana diketahui Setya Novanto oleh JPU dalam persidangan sebelumnya dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-el tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai US$ 7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima US$7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$135 ribu dari proyek KTP-e. Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun.

Baca juga: Novanto Diklaim Penuhi Syarat jadi JC