• Card 1 of 30
Nasional

Novanto Kesulitan Kembalikan Kerugian Negara

M Sholahadhin Azhar    •    18 September 2018 13:39

Terpidana kasus korupsi KTP-el Setya Novanto datang ke Pengadilan Tipikor, Jakarta, untuk menjadi saksi. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar. Terpidana kasus korupsi KTP-el Setya Novanto datang ke Pengadilan Tipikor, Jakarta, untuk menjadi saksi. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto mengaku kesusahan mengembalikan kerugian negara. Novanto membandingkan kehidupannya sekarang dengan dulu sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya sekarang saya sudah rakyat biasa, dulu kalau ketua DPR mudah mencari," kata Novanto di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 September 2018.

Sekarang, ia berupaya menagih hutang-hutang kepada koleganya. Namun, cara itu juga susah, lantaran tak semua temannya mau mengembalikan. Opsi lain, Novanto akan menjual aset-asetnya.

"Teman-teman, (saya) lagi susah. Diharapkan juga mengembalikan hal-hal. Kalau tidak kami jual aset," kata Novanto.

Meski begitu, ia tak membeberkan aset mana saja yang akan dijual atau teman yang ditagih. Novanto hanya menyebut pihaknya mengupayakan pengembalian kerugian negara. 

Istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto pun mengeklaim berniat membantu pemerintah dan KPK, untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi KTP-el. 

"Jadi ada beberapa aset perlu melihat pertimbangan apa yang bisa semua terlaksana dengan baik," tandasnya.

Baca: Novanto Jadi Saksi Keponakannya

Sebelumnya, Novanto menyatakan bakal melunasi uang pengganti USD7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah lebih dulu dititipkan ke penyidik KPK. Sisanya dibayar bertahap. Novanto mulai mencicil uang pengganti USD100 ribu pada Mei 2018. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setya Novanto. Selain hukuman pidana penjara, Novanto juga didenda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Novanto juga dituntut majelis hakim membayar uang pengganti USD7,3 juta dikurangi uang yang telah dikembalikan Rp5 miliar subsider dua tahun kurungan. Majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto selama lima tahun.