• Card 1 of 30
Nasional

Anang Divonis 6 Tahun Penjara

Damar Iradat    •    30 Juli 2018 14:08

Eks Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Foto: MI/Rommy Pujianto. Eks Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo divonis enam tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan.
 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai Anang telah terbukti melakukan korupsi bersama dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proyek KTP elektronik. Anang juga divonis telah memperkaya perusahaannya sebesar Rp79 miliar.
 
"Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
 
Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp20,7 miliar. Uang pengganti itu wajib dibayarkan dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, jika tidak, maka harta benda Anang akan disita dan dilelang. Dan Apabila harta benda yang disita tidak mencukupi, maka dipidana selama lima tahun.
 
Perbuatan Anang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan termasuk kejahatan luar biasa. Hal itu menjadi pertimbangan hakim dalam memperberat hukuman bagi Anang.

Baca: Anang Sugiana Dituntut 7 Tahun Penjara

Sementara itu, selama proses persidangan, Anang berlaku sopan, mengakui kesalahan, dan bersedia membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Hal ini menjadi pertimbangan meringankan bagi vonis majelis hakim.
 
Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar Anang dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Ia juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp39 miliar. Uang itu harus dibayarkan satu bulan setelah status hukum berkekuatan hukum tetap, jika tidak, maka akan diganti pidana tujuh tahun penjara.
 
Anang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.