• Card 1 of 30
Nasional

Putusan Pengadilan di Luar Jangkauan KPK

Muhammad Al Hasan    •    20 April 2018 15:52

Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang. Foto:Antara/Muhammad Adimaja. Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang. Foto:Antara/Muhammad Adimaja.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan keputusan pengadilan di luar jangkauan Lembaga Antirasuah. KPK tak bisa mencampuri keputusan pengadilan memperberat hukuman terdakwa korupsi KTP elektronik yang berstatus justice collaborator (JC). 

"KPK menghargai itu karena mereka juga punya pertimbangan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018.

Menurut dia, keputusan pengadilan itu sudah bukan ranah KPK. Kewajiban KPK ialah menjalankan proses hukum dari penyelidikan sampai ke penuntutan. "Tugas KPK hanya membawa orang ke depan pengadilan," kata Saut.

Meski demikian, Saut menyayangkan hukuman Irman dan Sugiharto, yang sudah berstatus JC, diperberat. Dia menilai pemberian efek jera tidak harus melalui penambahan hukuman.

Baca: Hukuman Irman dan Sugiharto Diperberat

"Biar itu menjadi wacana publik, tapi kalau mau bicara efek jera, kemudian korupsi segera berhenti, mungkin banyak cara tidak hanya di situ," kata Saut.

Saut pun menjamin kekuatan perlindungan bagi terpidana dengan status JC. Dia menyebut hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

"JC kan sudah ada di SEMA. Kita kan dasarnya itu. Jadi kalau kemudian hakim menilai lain, tidak apa-apa kita hargai," jelas Saut.