• Card 29 of 30
Nasional

Fayakhun Sebut Uang untuk Novanto tak Terkait KTP-el

Damar Iradat    •    02 Oktober 2018 14:29

Mantan anggota DPR Fayakhun Andriadi (tengah). (MI/PIUS ERLANGGA) Mantan anggota DPR Fayakhun Andriadi (tengah). (MI/PIUS ERLANGGA)

Jakarta: Mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi membantah uang yang diberikan ke Setya Novanto lewat keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, terkait uang kasus korupsi KTP elektronik. Menurutnya, ia sama sekali tidak pernah berkaitan dengan proyek yang menghabiskan uang negara hingga Rp5,9 triliun itu.

Fayakhun mengakui sempat menyerahkan SG$500 ribu ke Novanto lewat Irvanto. Namun, uang itu bukan dari proyek KTP-el.

Ia menjelaskan sempat ditawari bantuan uang dari sahabatnya, Erwin Arief selaku Managing Director PT Rohde and Schwarz. Uang itu menurut dia, untuk kegiatanya politiknya saat itu.

"Saya dengan Erwin kan berteman, sementara dengan Fahmi Darmawansyah tidak dekat, tapi Fahmi partnernya Erwin. Dia awalnya berjanji mendukung kegiatan politik saya, Erwin tanya kebutuhan saya berapa. Saya bilang, asumsi saya Rp12 miliar. Dia bilang akan bantu. Lalu dia akan sampaikan ke Fahmi," ujar Fayakhun saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Oktober 2018.

Jaksa lantas kembali mengonfirmasi apakah uang pemberiannya masih terkait proyek KTP-el atau tidak. Menurutnya, pemberian uang tidak terkait dengan proyek KTP-el. Namun, ada kaitannya dengan proses pengajuan anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Tidak ada (kaitan dengan proyek KTP-el)," tegas Fayakhun.

Irvanto dan Made Oka didakwa menjadi perantara fee korupsi dalam proyek KTP-el untuk Novanto. Keduanya didakwa berperan merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

Dalam dakwaan disebutkan Irvanto bersama tim Fatmawati dengan anggota Andi Agustinus dan sejumlah pengusaha sepakat memenangkan salah satu konsorsium yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi.

Selain itu, Irvanto juga bertemu Andi untuk membahas anggaran proyek KTP-el. Hal ini untuk memuluskan pemberian fee bagi Novanto dan anggota DPR lainnya sebesar lima persen dari nilai proyek tersebut.

Irvanto dan Oka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya sepakat tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan.