• Card 1 of 30
Nasional

Alasan Novanto Harus Dihukum Berat

Faisal Abdalla    •    20 April 2018 04:32

Setya Novanto. Foto: Antara/Hafidz Mubarak. Setya Novanto. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini terdakwa kasus dugaan korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto paling signifikan dari pelaku lain. Untuk itu, lembaga Antikorupsi meminta Novanto dihukum berat.

"Intinya dari bukti-bukti di persidangan, kami yakin peran Setya Novanto lebih signifikan dibanding tiga terdakwa sebelumnya, yakni Irman, Sugiharto dan Andi Narogong. Kami berharap (Novanto) bisa dijatuhi vonis maksimal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 19 April 2018.

Febri mengatakan meski Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong juga ikut berperan mengatur anggaran dan pelaksanaan proyek KTP-el, pihaknya tetap berkeyakinan jika mereka bukan aktor utama.

Apalagi, keterangan ketiganya cukup membantu penyidik mengungkap kasus megakorupsi yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Selain itu, keterangan Novanto soal sejumlah nama yang diduga terlibat dinilai tak konsisten. 

"Misalnya penyebutan nama oleh Setya Novanto ini justru bisa dipahami dalam rangka untuk menunjukkan kalau dirinya sendiri tidak menerima uang," pungkas Febri.

Baca: KPK Berharap Novanto Dihukum Berat

Kendati begitu, Febri mengatakan lembaganya optimistis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan menjatuhkan vonis maksimal terhadap mantan Ketua DPR itu. Komisi Antirasuah yakin telah menunjukan bukti-bukti yang kuat selama proses persidangan. 

"Kami cukup yakin karena di persidangan kami sudah mengajukan bukti-bukti yang kami pandang lebih dari cukup untuk menjelaskan rangkaian peristiwa KTP-el ini. Initinya dari bukti-bukti itu kami yakin peran Setya Novanto lebih signifikan," pungkasnya.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK sebelumnya menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el.

Novanto dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto juga harus membayar uang pengganti sejumlah USD7.435.000 dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian selambat-lambatnya setelah satu bulan hukuman berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, jaksa juga meminta supaya hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah eks Ketua Umum Partai Golkar itu menjalani masa hukuman.