• Card 29 of 30
Nasional

Alasan Andi Narogong tak Dijebloskan ke Sukamiskin

Fachri Audhia Hafiez    •    05 Oktober 2018 22:37

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Andi Narogong (kiri) menyimak keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/11). Bary Fathahilah/MI Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Andi Narogong (kiri) menyimak keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/11). Bary Fathahilah/MI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan jaksa eksekutor tak mengeksekusi terpidana kasus korupsi KTP-el Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Andi Narogong justru dijebloskan ke Lapas Kelas I Tangerang, Banten.

"Ada surat dari Kepala Lapas Sukamiskin tertanggal 28 Agustus 2018 pada KPK, karena masih ada proses pembenahan dan perbaikan kondisi Lapas," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Atas hal tersebut, kata Febri, Lapas Sukamiskin belum bisa menerima tahanan dari KPK, kejaksaan, rutan atau lapas lain hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Andi Agustinus alias Andi Narogong dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Andi dinilai terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-el.

Dalam amar putusan itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Andi yakni membayar uang pengganti sebesar USD2,5 juta dan Rp1,186 miliar dikurangi USD350 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider 2 tahun.

(Baca: Andi Narogong Dihukum 8 Tahun Penjara)

Putusan banding Andi ini lebih berat dari vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier 6 bulan kurungan. Sementara hukuman tambahan membayar uang pengganti tetap sama.

Pada perkara ini, Andi didakwa memperkaya sejumlah pihak. Sejumlah nama mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, panitia lelang, hingga anggota DPR disebut menerima aliran dana haram dari megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

Andi juga didakwa memperkaya korporasi yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan manajemen bersama konsorsium PNRI dalam proyek yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu.