• Card 1 of 30
Nasional

Markus Nari Kembali Bantah Terima Uang Rp4 Miliar

Damar Iradat    •    25 September 2018 13:42

Suasana sidang Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam perkara korupsi KTP-el - Medcom.id/Damar Iradat. Suasana sidang Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam perkara korupsi KTP-el - Medcom.id/Damar Iradat.

Jakarta: Mantan anggota DPR RI Markus Nari membantah pernah menerima uang Rp4 miliar dari pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Uang itu diduga terkait jatah fee dari proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el). 

Bantahan itu disampaikan Markus saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam perkara korupsi KTP-el. Awalnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi soal uang yang diterima Markus di sebuah gedung tua dekat TVRI, Senayan, Jakarta.

"Apa pernah melakukan pertemuan di Senayan, dekat TVRI, dan ada penyerahan uang dari Sugiharto ke saudara sebesar Rp4 miliar?" tanya jaksa kepada Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.

"Tidak pernah," jawab Markus Singkat.

(Baca juga: Nama Markus Nari Diminta tak Disebut di Kasus Miryam)

Markus juga mengelak soal aliran dana KTP-el yang diberikan Irvanto, keponakan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Menurutnya, ia sama sekali tak pernah mencicipi uang panas hasil proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Keterangan Markus kali ini tidak berubah sama sekali sejak perkara ini bergulir ke meja hijau. Padahal, sejumlah saksi, termasuk Sugiharto menyebut Markus ikut menerima uang panas tersebut.

Irvanto pada persidangan sebelumnya juga mengklarifikasi soal penerimaan uang itu. Irvanto menyebut Markus kecipratan uang sebesar SG$1 juta.

Dalam perkara ini, Markus Nari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sampai saat ini, proses penyidikan terhadap Markus masih bergulir dan belum ada tanda-tanda perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan. 

Irvanto dan Made Oka didakwa menjadi perantara fee korupsi dalam proyek KTP-el untuk Novanto. Keduanya didakwa berperan merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

(Baca juga: