• Card 1 of 30
Nasional

Anang Ditolak jadi `Pembisik` KPK

Damar Iradat    •    30 Juli 2018 14:49

Eks Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Foto: MI/Rommy Pujianto. Eks Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak mengabulkan permohonan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum yang diajukan mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo. Anang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai JC.
 
Dalam pertimbangan amar putusan yang dibacakan, majelis hakim tidak mempertimbangksn status JC yang diajukan Anang. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak mengajukan Anang sebagai JC.
 
"Majelis hakim memandang terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo belum memenuhi persyaratan sebagai JC sebagaimana yang telah ditentukan," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018.
 
Selain itu, hakim juga belum bisa mempertimbangkan permohonan pembukaan blokir rekening milik Anang dan istrinya. Sebab, dalam perkara a quo, Anang masih dibebani uang pengganti sebesar Rp20,7 miliar.
 
"Bila sudah membayar uang pengganti maka pemblokiran rekening dan sertifikat hak milik harus dibuka," ujarnya.
 
Anang Sugiana Sudihardjo sebelumnya divonis enam tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan.
 
Anang dinilai terbukti melakukan korupsi bersama dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam proyek KTP elektronik. Anang juga divonis telah memperkaya perusahaannya sebesar Rp79 miliar. 

Baca: Anang Divonis 6 Tahun Penjara

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp20,7 miliar. Uang pengganti itu wajib dibayarkan dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, jika tidak, maka harta benda Anang akan disita dan dilelang. Dan Apabila harta benda yang disita tidak mencukupi, maka dipidana selama lima tahun.
 
Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Anang tujuh tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Ia juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp39 miliar. Uang itu harus dibayarkan satu bulan setelah status hukum berkekuatan hukum tetap, jika tidak, maka akan diganti pidana tujuh tahun penjara.
 
Anang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.