• Card 1 of 30
Nasional

Ahmad Yani Nilai Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa

Damar Iradat    •    18 Mei 2018 17:22

Advokat Ahmad Yani--MI/Rommy Pujianto Advokat Ahmad Yani--MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Advokat Ahmad Yani menilai tindak pidana korupsi bukan sebagai kejahatan luar biasa. Meski di Indonesia ada undang-undang khusus Tipikor. 

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Yani saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Fredrich Yunadi. 

Advokat Ahmad Yani dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018. Ahmad Yani dihadirkan terdakwa Fredrich Yunadi.

"Menurut saya bukan (kejahatan) luar biasa. Yang luar biasa itu terorisme dan narkoba," kata Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Mei 2018. 

Ia menjelaskan, terbentuknya KPK pada 2002 lalu juga bukan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Menurut dia, saat itu KPK dibentuk lantaran polisi dan kejaksaan belum efektif menangani perkara korupsi. 

Baca: Jaksa Keberatan dengan Saksi Ahli yang Dihadirkan Fredrich

Jaksa pada KPK lantas bebrapa kali mengkonfirmasi pernyataan Ahmad Yani. Sebab, Ahmad Yani juga diketahui merupakan mantan anggota DPR dan ikut terlibat membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang, dijelaskan jika korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Korupsi berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Oleh sebab itu, pemberantasan praktik tersebut perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Namun, dia bersikeras dengan keterangannya. 

"Tolong JPU kasih tahu saya literatur mana yang menyebutkan di internasional itu korupsi disebut extraordinary," tandasnya.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi sebelumnya didakwa bekerja sama dengan Bimanesh untuk menghindarkan Novanto untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-el. Ia disebut menyarankan agar Novanto tidak memenuhi panggilan KPK.

Fredrich diduga meminta Bimanesh untuk merekayasa hasil pemeriksaan kesehatan Novanto. Saat itu, Novanto memang tengah diburu oleh KPK lantaran tak juga memenuhi panggilan komisi antirasuah tersebut.

Atas perbuatannya, Fredrich didakwa dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.