• Card 1 of 30
Nasional

Novanto Minta Keadilan Hakim

Faisal Abdalla    •    13 April 2018 19:10

Setya Novanto. Foto: Antara/Hafidz Mubarak. Setya Novanto. Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Terdakwa kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el), Setya Novanto, telah membacakan nota pembelaan (pleidoi) di persidangan. Novanto berharap hakim menjatuhkan vonis yang adil. 

"Sudah saya sampaikan pleidoi secara teliti. Semua sudah kami sampaikan di persidangan. Kita minta kebijaksanaan hakim untuk bisa memutuskan seadil-adilnya," kata Novanto usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 13 April 2018. 

Novanto juga berharap semua keterangan yang dibeberkan di muka persidangan ditanggapi serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengklaim semua keterangan itu sesuai dengan yang diketahui.

"Kita sudah sampaikan semua. Kan sudah secara detail disampaikan. Itu semua berdasarkan yang saya ketahui mudah-mudahan terus semua diungkap secara serius oleh KPK, sehingga semuanya bisa terbuka," pungkas mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. 

Sementara itu, kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail berharap hakim mempertimbangkan pleidoi yang telah disampaikan oleh Novanto maupun tim kuasa hukum. Maqdir tak masalah jika JPU menolak semua pleidoi itu. 

"Ya itu lumrah saja sih. Sama saja dengan kami menolak tuntutan mereka. Karena tuntutan itu tidak terbukti. Kemudian teman-teman KPK menganggap pleidoi kami tidak layak. Ya tidak masalah. Makanya sekarang tinggal kita serahkan ke hakim, keputusan hakim," ujar Maqdir. 

Baca: Novanto Tegaskan Keinginannya jadi JC

Sidang putusan Novanto akan digelar pada Selasa, 24 April. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan JPU KPK dan pleidoi dari kubu Novanto untuk memberikan vonis ini. 

"‎Putusan tanggal 24 ya, karena Kamis ada kegiatan, Kamis mepet, kami harus pertimbangkan tuntutan dan pledoi, 24, hari Selasa‎," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto. 

JPU KPK menuntut Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el.

Novanto dinilai telah mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan yang melibatkan eks ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.