korupsi e-ktp
30cards

korupsi e-ktp

Updated 22 Mei 2018 19:23
  1. KPK Dalami Kesaksian Keponakan Setnov
  2. Kadernya Disebut Terima Uang KTP-el, Demokrat Hormati Asas Praduga Tak Bersalah
  3. Nurhayati Merasa Difitnah Keponakan Novanto
  4. KPK Cermati Kesaksian Irvanto soal Aliran Korupsi KTP-el
  5. Setnov Kembali Beberkan Aliran Uang KTP-el
  6. Irvanto Mengaku Serahkan SGD1,5 Juta ke Agun Gunandjar
  7. Novanto Sebut Fee KTP-el Dibahas di Ruang Ade Komaruddin
  8. Keponakan Novanto Serahkan USD1 Juta buat Mekeng dan Nari
  9. Novanto Sebut Tanos Orang Kepercayaan Gamawan Fauzi
  10. Kasus Bimanesh, Ahli: Dokter Penyakit Dalam Tak Tangani Pasien Kecelakaan
  11. Jaksa Keberatan dengan Saksi Ahli yang Dihadirkan Fredrich
  12. Ahmad Yani Nilai Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa
  13. Jaksa Keberatan dengan Saksi Ahli yang Dihadirkan Fredrich
  14. Ahli Sebut Dokter Boleh Tangani Pasien Buron
  15. Tak Lazim Dokter Penyakit Dalam Menangani Pasien Kecelakaan
  16. Ahli Bahasa: Ukuran Bakpao Tidak Kecil
  17. Ahli Sebut Hakim Harus Membuktikan Rekayasa Fredrich
  18. Fredrich Sebut Rutan KPK Amatiran
  19. Fredrich Kesepian Jalani Ramadan di Tahanan
  20. Pengacara Bisa Bantu Klien Tunda Pemeriksaan
  21. Boyamin Saiman jadi Saksi Meringankan Fredrich
  22. Deisti Tolak Teken Berita Penahanan Novanto
  23. KPK Periksa Sugiharto di Lapas Sukamiskin
  24. Bimanesh Dinilai Ikut Berniat Jahat
  25. Ahli: Dokter Bisa Dijatuhi Sanksi Pidana
  26. Ahli: Merintangi Penyidikan Sama dengan Korupsi
  27. Penerapan Pasal Terhadap Fredrich Dinilai Tepat
  28. Jaksa KPK Hadirkan Dua Saksi di Sidang Fredrich Yunadi
  29. JPU Hadirkan Ahli Kesehatan di Sidang Fredrich
  30. KPK Mendukung Kasasi Andi Narogong
  • Card 1 of 30
Nasional

Hukuman Andi Narogong Diperberat Jadi 11 Tahun Bui

Juven Martua Sitompul    •    18 April 2018 19:56

Terdakwa Andi Narogong - ANT/Rosa Panggabean Terdakwa Andi Narogong - ANT/Rosa Panggabean

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Hukuman Andi diperberat menjadi 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara.

"Menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan pertama," demikian bunyi amar putusan Andi Narogong yang dikutip Medcom.id dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Rabu, 18 April 2018.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," tulis amar putusan banding Andi.

Dalam laman itu, dijelaskan juga putusan banding dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Daniel Dalle Pairunan dan hakim anggotanya I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto, dan Rusydi. Vonis tersebut dibacakan pada Selasa, 3 April 2018 lalu.

(Baca juga: Andi Narogong Marah Setoran ke Novanto Mampet)

Tak hanya itu, dalam amar putusan itu hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Andi yakni membayar uang pengganti sebesar US$2,5 juta dan Rp1,186 miliar dikurangi US$350 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider 2 tahun.

Putusan banding Andi ini lebih berat dari vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier 6 bulan kurungan. Sementara hukuman tambahan membayar uang pengganti tetap sama.

Pada perkara korupsi KTP-el, Andi didakwa memperkaya sejumlah pihak. Sejumlah nama mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, panitia lelang, hingga anggota DPR disebut menerima aliran dana haram dari megaproyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.

Andi juga didakwa memperkaya korporasi yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan manajemen bersama konsorsium PNRI dalam proyek yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu. 

(Baca juga: Andi Narogong Janji Ganti Uang Negara Sebesar USD2,5 Juta)

korupsi e-ktp
30cards

korupsi e-ktp

Updated 22 Mei 2018 19:23
  1. KPK Dalami Kesaksian Keponakan Setnov
  2. Kadernya Disebut Terima Uang KTP-el, Demokrat Hormati Asas Praduga Tak Bersalah
  3. Nurhayati Merasa Difitnah Keponakan Novanto
  4. KPK Cermati Kesaksian Irvanto soal Aliran Korupsi KTP-el
  5. Setnov Kembali Beberkan Aliran Uang KTP-el
  6. Irvanto Mengaku Serahkan SGD1,5 Juta ke Agun Gunandjar
  7. Novanto Sebut Fee KTP-el Dibahas di Ruang Ade Komaruddin
  8. Keponakan Novanto Serahkan USD1 Juta buat Mekeng dan Nari
  9. Novanto Sebut Tanos Orang Kepercayaan Gamawan Fauzi
  10. Kasus Bimanesh, Ahli: Dokter Penyakit Dalam Tak Tangani Pasien Kecelakaan
  11. Jaksa Keberatan dengan Saksi Ahli yang Dihadirkan Fredrich
  12. Ahmad Yani Nilai Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa
  13. Jaksa Keberatan dengan Saksi Ahli yang Dihadirkan Fredrich
  14. Ahli Sebut Dokter Boleh Tangani Pasien Buron
  15. Tak Lazim Dokter Penyakit Dalam Menangani Pasien Kecelakaan
  16. Ahli Bahasa: Ukuran Bakpao Tidak Kecil
  17. Ahli Sebut Hakim Harus Membuktikan Rekayasa Fredrich
  18. Fredrich Sebut Rutan KPK Amatiran
  19. Fredrich Kesepian Jalani Ramadan di Tahanan
  20. Pengacara Bisa Bantu Klien Tunda Pemeriksaan
  21. Boyamin Saiman jadi Saksi Meringankan Fredrich
  22. Deisti Tolak Teken Berita Penahanan Novanto
  23. KPK Periksa Sugiharto di Lapas Sukamiskin
  24. Bimanesh Dinilai Ikut Berniat Jahat
  25. Ahli: Dokter Bisa Dijatuhi Sanksi Pidana
  26. Ahli: Merintangi Penyidikan Sama dengan Korupsi
  27. Penerapan Pasal Terhadap Fredrich Dinilai Tepat
  28. Jaksa KPK Hadirkan Dua Saksi di Sidang Fredrich Yunadi
  29. JPU Hadirkan Ahli Kesehatan di Sidang Fredrich
  30. KPK Mendukung Kasasi Andi Narogong