• Card 1 of 30
Nasional

KPK Berharap Novanto Dihukum Berat

Juven Martua Sitompul    •    18 April 2018 23:20

Mantan Ketua DPR Setya Novanto membawa nasi kotak seusai menjalani pemeriksaan lanjutan setibanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Senin (9/4). (Foto: MI/Susanto). Mantan Ketua DPR Setya Novanto membawa nasi kotak seusai menjalani pemeriksaan lanjutan setibanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Senin (9/4). (Foto: MI/Susanto).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor bersikap adil dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto. Lembaga Antikorupsi tetap yakin Novanto akan dihukum berat sesuai dengan tuntutan jaksa.

"Tentu KPK dan saya kira semua pihak berharap keputusan yang benar-benar adil," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

Febri mengingatkan kembali sejumlah peristiwa sebelum Novanto ditangkap hingga menjalani persidangan. Dia ingin, majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua DPR RI tersebut.

"Seluruh persidangan sudah dilakukan, mulai dari pembacaan dakwaan dengan segala drama pada saat itu, sampai pada tuntutan dan pledoi dilakukan, nanti kita tunggu saja putusannya," pungkasnya.

Baca juga: Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada KPK sebelumnya menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el.

Novanto dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto juga harus membayar uang pengganti sejumlah USD7.435.000 dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian selambat-lambatnya setelah satu bulan hukuman berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, jaksa juga meminta supaya hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah eks Ketua Umum Partai Golkar itu menjalani masa hukuman.

Baca juga: Novanto Minta Keadilan Hakim

Novanto dinilai mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan yang melibatkan eks Ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.

Novanto dinilai terbukti mendapat jatah USD7,3 juta. Dia juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.