• Card 1 of 30
Nasional

Menkes Minta IDI Gandeng KPK Usut Bimanesh

M Sholahadhin Azhar    •    12 Januari 2018 18:24

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka

Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Hal itu agar pengusutannya lebih menyeluruh.

"Kami sudah melihat bahwa IDI sudah menyuarakan (penyelidikan kode etik) dan mudah-mudahan dengan KPK dalam hal ini," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2018.

Ia mengatakan, pihaknya telah menghubungi IDI dan berkoordinasi terkait pengusutan kasus Bimanesh. Namun, Nila tak menjabarkan apa saja yang telah dibahas. Intinya, Kemenkes akan menunggu sikap IDI untuk menindak Bimanesh.

Surat Izin Praktik (SIP) dokter dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Lembaga yang menaungi fasilitas kesehatan itu yakni Kementerian Kesehatan. Dengan begitu, Nila berwenang mencabut izin Bimanesh sebagai dokter.

Baca: Menkes Ancam Cabut Izin RS Nakal

Namun, Nila tak ingin terburu-buru melakukan tindakan itu. Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bimanesh telah masuk ranah pidana. Karena itu, kata dia, harus ada pembuktian terlebih dahulu sebelum mencabut izin praktik dokter itu.

"Kan diputuskan dulu dong. Tidak boleh memutuskan hukuman sebelum kita membuktikan," kata Nila.

KPK sebelumnya menetapkan Advokat Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat telah menghalang-halangi proses penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Novanto.

Akibat perbuatanya, Fredrich dan Bimanesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.