• Card 27 of 30
Ekonomi

Ini Pembangunan Infrastruktur di 4 Tahun Jokowi

Desi Angriani    •    23 Oktober 2018 19:42

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono MI/Panca. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono MI/Panca.

Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir fokus menggenjot pembangunan infrastruktur hingga ke pinggiran Indonesia. Pembangunan disamaratakan sesuai kebutuhan dan potensi di setiap daerah agar tak ada lagi daerah yang merasa di-anakemaskan maupun di-anaktirikan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan rencana pembangunan infrastuktur secara besar-besaran ini dimulai sejak 2015 dengan mengalihkan subsidi ke belanja produktif.

"Di bidang infrastruktur itu ada lima aspeknya, yaitu transportasi, air, energi, komunikasi dan perumahan. Nah, saya hanya diamanahi transportasi darat, jalan dan jembatan," katanya dalam Forum Merdeka Barat memperingati 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Ruang Serbaguna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Basuki memaparkan hingga 2018, Kementerian PUPR telah membangun 745,59 kilometer jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi, membangun jalur Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan dan Jakarta.

Selanjutnya, membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 941 kilometer, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, dan jembatan gantung 134 unit.

Jika dibandingkan 2014 lalu, jalan tol yang terbangun baru sepanjang 780 kilometer dengan target 1.852 kilometer pada 2019.

"Ada beberapa lagi ruas pada 2018, total yang akan dioperasikan baru 941 kilometer," imbuh dia.

Untuk bandar udara, Kementerian PUPR telah membangun 10 bandara baru, disertai revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, dan perbatasan.

Kemudian membangun 19 pelabuhan, 17 unit bendungan dan 860.015 Ha jaringan irigasi baru. Bendungan tersebut meliputi bendungan Bajulmati-Jawa Timur, bendungan Tanju-NTB, bendungan Rakmano-NTT, bendungan Paselloreng-Sulsel, bendungan D.I. Lhok Guci-Aceh, bendungan D.I Sawah Laweh-Sumbar.

Pembangunan juga dilakukan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga provinsi, 7 kabupaten/kota dan di 7 lokasi meliputi perbatasan Entikong, Badau, Aruk, Skouw, Motaain, Wini dan Motamasin. PLBN juga disertai dengan pembangunan pasar di wilayah tersebut.

"Kemudian untuk pemerataan pembangunan. Jadi di perbatasan Kalimantan itu ada total 1.692 kilometer. Yang belum tembus masih ada sekitar 200 kilometer. Ini akan kita lanjutkan 2018-2019 ini," imbuh dia.

Untuk hunian layak, PUPR telah membangun 31.488 unit rumah susun, 17.808 unit rumah khusus, 292.865 unit rumah swadaya, 514.782 unit FLPP&SSB/SSM, 282.729 unit SBUM.

"Ini perumahan, kita buat rumah untuk beberapa program seperti rumah susun, rumah khusus, rumah di daerah perbatasan, penjaga perbatasan, tenaga medis, misionari, swadaya, semua tidak layak huni kita tingkatkan kualitasnya," pungkas dia.