• Card 24 of 30
Nasional

Pihak Terkait Suap Gubernur Aceh Diminta Ganti Nomor Ponsel

Juven Martua Sitompul    •    09 Juli 2018 17:07

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi hasil percakapan kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Dalam percakapan itu, muncul instruksi agar pihak-pihak yang terlibat hati-hati dan mengganti nomor ponsel baru.

"Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat 'kalian hati-hati, beli HP nomor lain'," beber Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Febri menyebut, instruksi itu muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan oleh pihak-pihak terkait. Dalam percakapan itu terungkap juga ada kewajiban bagi kepala daerah baik di tingkat kota atau kabupaten untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY).

Diduga, jatah yang harus diberikan kepada Irwandi sebesar Rp1,5 miliar. Uang itu merupakan fee dari ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA Tahun Anggaran 2018.

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," imbuh dia. 

Selain itu, kini penyidik juga telah mengendus adanya aliran dana DOKA ke pihak lain. Dugaan itu bakal dikonfirmasi penyidik kepada empat saksi yang telah dicegah yaitu Tenaga ahli Aceh Marathon, Fenny Steffy Burase; Kadis PUPR Pemprov Aceh, Rizal Aswandi; Kepala ULP Pemprov Aceh, Nizarli; serta Teuku Fadhilatul Amri.

"Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti," pungkas dia. 

(Baca juga: Fee buat Gubernur Aceh Diduga Demi Pencairan DOKA)

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Gubernur Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Baca juga: KPK Temukan Sejumlah Ijon Proyek buat Menyelewengkan DOKA)