• Card 1 of 30
Nasional

Kasus Korupsi DOKA Diharapkan Jadi Pembelajaran Papua

Juven Martua Sitompul    •    06 Juli 2018 15:21

Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Aprilio Akbar Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Aprilio Akbar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 menjadi pelajaran semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang menerima dana otonomi khusus seperti Papua dan Papua Barat. Kasus ini sudah mencederai rasa keadilan terhadap masyarakat.

"Jangan sampai dana otonomi khusus yang dialokasikan secara khusus untuk banyak hal, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kepentingan masyarakat lainnya justru disimpangi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 6 Juli 2018.

Lembaga Antirasuah juga menyebut kasus dugaan suap penggunaan DOKA yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sangat memprihatinkan. Dana yang seharusnya dipergunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi bancakan sejumlah pejabat Pemprov Aceh.

Baca: Uang Ratusan Juta Diamankan dari Gubernur Aceh

KPK bahkan menduga setiap anggaran proyek yang dibiayai dari DOKA dipotong 10 persen untuk penyelenggara negara. Sebanyak 8 persen diduga untuk pejabat di tingkat provinsi, dan 2 persen lainnya untuk pejabat di tingkat kabupaten/kota.

Febri mengatakan kasus korupsi dugaan suap DOKA akan jadi perhatian khusus KPK, khususnya bidang pencegahan. Itu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang.

"Bahwa nanti pencegahan akan melihat hal tersebut nanti kami koordinasikan lebih lanjut," ucap dia.

Tak hanya Aceh, dana otsus dari pemerintah pusat juga digelontorkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan rincian Papua Parat Rp2 triliun sedangkan Papua Rp5 triliun.

Febri memastikan tim penindakan KPK akan mengusut setiap informasi dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat, termasuk yang berhubungan dengan dana Otsus Papua dan Papua Barat. Pengawasan tak akan kendor meski KPK masih fokus menuntaskan kasus korupsi yang menjerat Irwandi Yusuf dan Ahmadi.

"KPK bekerja berdasarkan bukti, jadi kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi bisa disampaikan laporannya ke KPK nanti akan kita telaah," ucap dia.

Baca: KPK Dalami Uang Rp500 Juta dari OTT di Aceh

Febri mengakui KPK sedang bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait penanganan kasus dugaan korupsi di sejumlah daerah di Papua maupun Papua Barat. KPK melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpupgah) telah mendampingi pemerintah daerah di Aceh, Papua, dan Papua Barat terkait penggunaan dana tersebut.

"Ketika pemerintah daerah di depan KPK mengatakan berkomitmen tapi di belakang tetap menerima suap, ya tetap kita proses ini yang kita sebut dengan penindakan dan pencegahan berjalan beriringan," ucap dia.