• Card 26 of 30
Nasional

Pengelolaan Dana Otsus Aceh Dinilai Perlu Dievaluasi

09 Juli 2018 13:50

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, Kamaruddin. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, Kamaruddin.

Jakarta: Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dinilai perlu dievaluasi. Hal itu penting agar kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi tidak terulang.
 
"Terungkapnya dugaan korupsi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus Aceh secara menyeluruh," kata Ketua DPW PSI Aceh, Kamaruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Juli 2018.
 
Menurut dia, hal utama yang perlu dilakukan adalah membuat master plan atau rencana induk pengelolaan dana otsus yang jelas peruntukannya.
 
"Bisa semacam ‘GBHN’ bagi Aceh ke depan, sehingga siapa pun kepala daerah yang terpilih, harus menjalankannya sesuai aturan main yang diatur dalam rencana induk tersebut," katanya.
 
Agar rencana induk itu berjalan efektif, Kamaruddin menyarankan Pemerintah Aceh dan DPRA melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengawasi agar semua berjalan sesuai rencana induk.
 
"Pengelolaan dana Otsus Aceh selama ini terkesan tidak beraturan. Setiap pergantian pemerintahan, mereka menafsirkan sendiri-sendiri peruntukan dana otsus tersebut. Akibatnya sering tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan," ujarnya.

Baca: KPK Dalami Uang Rp500 Juta dari OTT di Aceh

Seperti diketahui, dana Otsus Aceh ini semacam uang kompensasi yang diterima Aceh setelah GAM berdamai dengan Pemerintah Indonesia. Ketentuannya dituangkan dalam UUPA.
 
Di dalamnya disebutkan, Aceh berhak atas dana otsus selama 20 tahun. Dimulai sejak 2008 dan akan dihentikan pada 2027. Pada 15 tahun pertama besarannya setara dua persen Dana Alokasi Umum (DAU), sementara pada 5 tahun sesudahnya besarannya tinggal 1 persen.
 
"Jika dihitung-hitung, selama 20 tahun itu akan ada Rp163 triliun kucuran dana otonomi khusus yang diterima Aceh dari pusat," kata Kamaruddin.
 
Pasal 183 ayat (1) UUPA menyebutkan, dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 
Kamaruddin mengungkapkan, sejak 2008 hingga 2017, Aceh telah menerima dana otonomi khusus (otsus) sebanyak Rp56,67 triliun. Uang itu seharusnya bisa mengubah Aceh, mengubah nasib masyarakat Aceh. Namun sangat disayangkan, Aceh masih masuk kategori miskin.
 
"Yang terjadi, hingga 2017, Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin. Tahun lalu, Aceh dinobatkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Awal 2018, Aceh masuk enam provinsi termiskin di Indonesia. Ini sangat memprihatinkan kita semua," kata Kamaruddin.
 
Rencana induk pengelolaan dana Otsus ini, kata Kamaruddin, sudah disuarakan Bank Dunia sejak 2011. Ketika itu, Bank Dunia menemukan ketiadaan master plan sehingga membuat dana Otsus seperti menguap pada proyek-proyek kecil tak berbekas.
 
Studi Bank Dunia menemukan 54% dari 5.313 kegiatan pada 2010 yang bersumber dari dana otsus tergolong berskala kecil (di bawah Rp100 juta), tidak strategis, dan tidak memiliki daya ungkit pembangunan. Di antaranya digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, paving block, dan toilet. "Tentu saja ini menyimpang dari tujuan utama dana otsus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
 
Contoh lain adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh soal penggunaan dana otsus periode 2008-2012. BPK menyimpulkan, dari total Rp21,1 triliun uang Otsus yang dikucurkan saat itu, sekitar Rp5,1 triliun atau 24 persennya tidak jelas penggunaannya.
 
“Karena itu, di sisa waktu yang ada, mari kita benahi tata kelola dana otonomi khusus agar benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat. Masih ada dana sekitar Rp98 triliun hingga sembilan tahun ke depan. Jangan sampai ini menguap tak berbekas," ujar Kamaruddin.