• Card 1 of 30
Nasional

Mendagri Tunjuk Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah

M Sholahadhin Azhar    •    05 Juli 2018 21:17

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo/Medcom.id/Ahmad Mustaqim Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo/Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meneken Surat Keputusan (SK) terkait Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah. Hal ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut Kemendagri kasus penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hari ini saya sudah teken Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai Plt kemudian Wakil Bupati Bener Meriah Syarkawi sebagai Plt Bupati sampai berkekuatan hukum tetap. Karena keduanya tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahannya sehari-hari karena sedang ditahan KPK," kata Tjahjo melalui pesan tertulis, Kamis, 5 Juli 2018.

Tjahjo pun mengaku terkejut dan prihatin atas OTT ini. Sebab Tjahjo selalu melakukan komunikasi yang baik dengan para kepala daerah tersebut, khususnya Gubernur Aceh Irwandi. 

Menurut Tjahjo, Irwandi merupakan sosok kepala daerah yang komunikatif dan keras jika menyangkut anggaran. Namun ia pun tidak menyalahkan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sebab, Tjahjo menyakini KPK pasti memiliki pertimbangan matang untuk menangkap orang yang terindikasi korupsi. 

"Kalau KPK ada OTT kan tidak hitungan jam atau hari, ini sudah ada telaah yang cukup lama," tutur dia.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Keempat orang tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini Ahmadi diduga telah memberikan uang sebanyak Rp500 juta kepada Irwandi. Uang itu merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Dugaan awal pemberian itu merupakan jatah komitmen fee delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek. Pemberian dilakukan melalui sejumlah orang kerpecayaan Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful.

Atas perbuatan tersebut Irwandi, Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.