• Card 1 of 30
Nasional

KPK Kembali Sita Dokumen dan Bukti Suap Gubernur Aceh

Juven Martua Sitompul    •    08 Juli 2018 17:51

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf/ANT/Reno Esnir. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf/ANT/Reno Esnir.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik terkait dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Bukti dan dokumen didapat setelah tim menggeledah kediaman Gubernur non-aktif Aceh Irwandi Yusuf, serta rumah dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

"Kemarin diamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang terkait dengan DOKA 2018," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu, 8 Juli 2018.

Febri tidak menjelaskan lebih detail dokumen dan bukti apa saja yang disita penyidik. Dia hanya menyebut semua dokumen serta alat bukti yang disita tim penyidik dari penggeledahan itu jelas memperkuat dugaan adanya praktik rasuah dalam dana otsus Pemprov Aceh tersebut.

"Sejumlah bukti yang didapatkan semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait DOKA 2018 tersebut," pungkas Febri.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Gubernur Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.