• Card 1 of 22
Nasional

KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap Bengkulu Selatan

Arga sumantri    •    13 Agustus 2018 20:43

Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto. Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan, Komisi Antirasuah memperpanjang masa penahanan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM). Perpanjangan penahanan DM berlaku selama 30 hari.

"Dimulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin, 13 Agustus 2018.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Sering Menerima Suap

Selain DM, KPK juga memperpanjang masa penahanan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati (NUR). Penahanan Nursilawati juga diperpanjang 30 hari.

Istri Dirwan, Hendrati (HEN), juga ikut diperpanjang masa penahanannya. "Tiga ini tersangka tindak pidana korupsi suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018," ujarnya. 

KPK menetapkan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Baca juga: KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Terlibat Suap

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.