• Card 7 of 22
Nasional

Empat Rumah Digeledah terkait Suap Bupati Bengkulu Selatan

Juven Martua Sitompul    •    21 Mei 2018 07:47

Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (berjaket hitam) tiba di KPK/MI/Rommy Pujianto Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (berjaket hitam) tiba di KPK/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah empat lokasi terkait kasus dugaan suap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Penggeledahan dilakukan sejak Sabtu, 19 Mei 2018.

"Tim secara paralel disebar di 4 lokasi di Bengkulu Selatan untuk geledah 2 rumah vendor swasta dan 2 rumah saksi PNS," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 21 Mei 2018.

Febri mengatakan empat lokasi yang digeledah itu ialah rumah dan kantor di Jalan Iskandar Baksir, Batu Lambang, Kecamatan Manna; rumah di Jalan H. Pudin, Ipul, Kecamatan Manna; rumah di jalan A. Yani, Kecamatan Manna; dan rumah di Buidani Masik, Kecamatan Manna.

Baca: KPK Tangkap Bupati Bengkulu Selatan

Febri belum bisa mengungkap detail penggeledahan. Hasilnya akan diumumkan setelah tim selesai bekerja. "Akan diupdate lebih lanjut."

Penyidik juga memeriksa tiga saksi. Ketiga orang tersebut dianggap mengetahui ihwal suap yang menjerat empat tersangka itu.

KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati yang merupakan keponakan Dirwan, serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Baca: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Fee Proyek

Dirwan yang menjabat Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap berkaitan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap Juhari.

Nilai suap merupakan bagian komitmen fee Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek Rp750 juta. Juhari merupakan kontraktor yang menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Baca: KPK Sita Rp100 Juta OTT Bupati Bengkulu Selatan

Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.