• Card 5 of 22
Nasional

Wabup Bengkulu Selatan Banyak tidak Tahu Soal Proyek

Juven Martua Sitompul    •    30 Mei 2018 15:35

Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, selesai diperiksa KPK - Medcom.id/Juven Martua Sitompul. Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, selesai diperiksa KPK - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Jakarta: Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, mengaku tidak tahu soal proses lelang proyek di Pemkab Bengkulu Selatan. Termasuk, dugaan adanya penunjukan langsung pemenang tender proyek oleh Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (DIM).

"Saya enggak tahu persis, lagian proyek itu kan belum berjalan," kata Gusnan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Gusnan mengklaim sistem lelang proyek di Bengkulu Selatan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. "Lelang proyek ya seperti biasa, ada prosedur yang berlaku," ujar dia. 

Orang nomor dua di Bengkulu Selatan ini bergeming saat kembali disinggung bagaimana proses perizinan tersebut. "Sudah ya mas," kata dia. 

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

(Baca juga: Modus Bupati Bengkulu Selatan Terima Suap Proyek)

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Sering Menerima Suap)