• Card 8 of 22
Nasional

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Terlibat Suap

Juven Martua Sitompul    •    17 Mei 2018 09:39

Ilustrasi--Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mengenakan rompi tahanan KPK saat keluar lobi Gedung KPK. (Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul). Ilustrasi--Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mengenakan rompi tahanan KPK saat keluar lobi Gedung KPK. (Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin atas penangkapan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM). Dirwan menjadi kepala daerah untuk kesekian kalinya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"KPK menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini karena terjadi kembali di tempat yang sama, terhadap salah satu kepala daerah yang ada di Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Menurut Basaria, saat ini pihaknya telah sepakat membentuk tim khusus untuk ditugaskan ke Bengkulu. Diharapkan, tim khusus ini bisa menekan prilaku-prilaku korup dari pejabat daerah di Bengkulu.

"Sehingga kita tadi sudah sepakat, besok kita akan menurunkan satu tim khusus untuk Bengkulu, untuk melakukan pendampingan yanh lebih detail dan lebih khusus lagi," ujarnya.

Baca: KPK Jebloskan Bupati Bengkulu Selatan ke Bui

Pada kesempatan itu, Basaria juga kembali mengingatkan agar kepala daerah tidak main-main apalagi mencoba menyelewengkan uang negara. Dia meminta kepala daerah di tanah air untuk menjalankan tugas dengan baik, terpenting memprioritaskan kepentingan rakyat.

"Pada kepala-kepala daerah agar amanah dalam mengemban tugasnya, dan semata-mata berupaya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakatnya, bukan mengambil keuntungan dari jabatannya," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.