• Card 11 of 22
Nasional

Modus Bupati Bengkulu Selatan Terima Suap Proyek

Juven Martua Sitompul    •    17 Mei 2018 01:29

Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5). (Foto: MI/Rommy Pujianto). Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5). (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud beserta istrinya Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Dari kasus ini, tim lembaga Antikorupsi menyita uang suap Rp85 juta serta bukti transfer sevesar Rp15 juta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengakui jika total uang suap ini terbilang kecil. Namun, KPK mengendus ada modus lain di balik pemberian uang tersebut.

"Ada indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan penunjukan langsung," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Baca juga: KPK Sudah Awasi Bupati Bengkulu Selatan Sejak Lama

Menurut Basaria, Dirwan sengaja melakukan pemecahan paket pengadaan proyek itu. Sebab, dengan begitu Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu lebih leluasa menunjuk langsung penggarap proyek tanpa adanya lelang.

Tak hanya itu, Basaria mengakui timnya menemukan ada rangkaian pemberian yang berkelanjutan dari tiap pengerjaan proyek. "Jadi satu proyek segitu kalau dikalikan sekian proyek tentu banyak," ucap dia.

Diduga penerimaan total Rp98 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen fee yang disepakati sebagai setoran kepada Bupati atas lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai total Rp750 juta komitmen fee sebesar Rp112,5 juta.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Fee Proyek

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.