• Card 6 of 22
Nasional

KPK Periksa Wabup Bengkulu Selatan

Juven Martua Sitompul    •    30 Mei 2018 11:23

Ilustrasi KPK - MI. Ilustrasi KPK - MI.

Jakarta: Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (DIM).

"Gusnan Mulyadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DIM," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Selain Gusnan, penyidik juga memanggil Nurhadi alias Nuang selaku kepala Urusan Pemerintahan Desa Tungkal I; Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, Nusadian Esa Putra; mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, Suhadi; dan salah satu pihak swasta Bahrensyah.

"Kemudian Hari Julian selaku sopir pribadi kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan," pungkas dia. 

KPK sebelumnya menetapkan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

(Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Sering Menerima Suap)

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan, serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai ketua DPW Partai Perindo Bengkulu diduga menerima suap dari Juhari Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001.

(Baca juga: Empat Rumah Digeledah terkait Suap Bupati Bengkulu Selatan)