• Card 13 of 30
Nasional

Kemenkes Siap Buktikan Metode 'Cuci Otak' Terawan

Ilham wibowo    •    10 April 2018 20:42

Menteri Kesehatan Nila Moeloek. ANT/ WIdodo S Jusuf Menteri Kesehatan Nila Moeloek. ANT/ WIdodo S Jusuf

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap membuktikan metode digital substraction angiography (DSA) atau lebih dikenal dengan 'cuci otak' yang dilakukan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dokter Terawan Agus Putranto. Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assestment/HTA) bakal dilibatkan dalam pembuktian tersebut.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menuturkan pihaknya terus mencermati masalah dan menelaah solusi pada kasus dokter Terawan, sebab, kasus masalah etik yang berlaku di internal profesi kedokteran ini telah berkembang menjadi perhatian publik.

“Dalam mencari solusi terbaik atas kasus ini, Kemenkes berpegang pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien yang mengutamakan kebutuhan, manfaat dan keselamatan pasien,” ujar Nila melalui siaran pers, Selasa, 10 April 2018. 

HTA merupakan komite di bawah naungan Kemenkes yang diisi oleh jajaran pakar kesehatan guna mengevaluasi apakah suatu temuan baru di bidang medis bisa diterapkan di masyarakat. Kemenkes pun bertugas melakukan kajian dan penilaian teknologi kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya menghadapi universal health coverage (UHC).

Kendati demikian, kata Nila, pihaknya masih menunggu permintan resmi yang bakal direkomendasikan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI). Pengujian ulang dilakukan lantaran motode terapi cuci otak melalui DSA untuk terapi penyakit stroke iskemik maupun kronik ini dinilai belum memiliki landasan ilmiah. "Saya belum mendapat surat resmi dari IDI, tapi memang sudah mendengar," ucap Nila.

Sebelumnya, MKEK IDI telah bersikap dengan menghentikan sementara atau memecat Terawan selama satu tahun serta mencabut rekomendasi izin praktik karena dianggap melanggar kode etik. Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis mengaku tak berwenang menguji metode 'cuci otak' temuan Terawan. IDI menilai itu wewenang Kementerian Kesehatan untuk pengujian klinis.

"Jadi ada tahapan selanjutnya yaitu Terawan harus bisa membuktikan bahwa temuannya bisa dipraktikkan pada masyarakat tanpa menimbulkan kerugian. Pembuktian itu bukan domain PB IDI, Itu domain Health Technology Assessment (HTA). Kalau Kemenkes belum menetapkan (temuan cuci otak) sebagai standar pelayanan, tentunya secara praktik tidak boleh dilakukan. Harus melalui uji klinis agar dapat diterapkan dalam pelayanan masyarakat," kata Ilham di kantor PB IDI, Jakarta, Senin, 9 April 2018.