• Card 1 of 3
Telusur

Mengintip 'Peti Es' Kasus Foke

M Rodhi Aulia, Wanda Indana    •    17 Maret 2018 16:23

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

SIANG itu, selepas salat Jumat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja yang sudah ditungu-tungu wartawan, langsung diberondong pertanyaan. Adnan, yang saat itu menjabat Wakil Ketua KPK, dimintai penjelasan terkait perkembangan kasus rekening gendut mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Mafhum, kala itu isu Foke - sapaan karib Fauzi Bowo, tengah jadi buah bibir. Bak sebuah gosip, skandal dana kampanye Foke di Pilkada DKI Jakarta 2012 yang bersumber dari BUMD, samar. Semua menunggu kerja KPK.

"(Kasus) Foke sudah didalami,” ujar Adnan kala itu, Jumat, 19 Desember 2014.

Dia menegaskan, kasus Foke akan menjadi fokus KPK. Walaupun belum dalam tahap penyelidikan, kasus itu dijanjikan akan ‘naik kelas’ dalam waktu dekat. Tidak menutup kemungkinan KPK akan memanggil Foke. "Kalau perlu, kita panggil," ucapnya.

Membingungkan. Pada Desember 2014 Adnan mengatakan kasus Foke belum dalam tahap penyelidikan, tapi sebelumnya - pada Juli 2014, juru bicara KPK Johan Budi menyebut kasus tersebut sudah di meja penyelidik. “Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggarannya.”

Entahlah. Yang jelas, lima tahun sudah berlalu. Kini kasus itu terpendam tanpa kabar.



Fauzi Bowo. (ANTARA)


Gaduh di tahun politik

Kasus Foke lama tertidur. Gaungnya pun sudah tak terdengar.  Pula, KPK sudah berganti kepemimpinan.
 
Padahal, di bawah komisioner yang baru, KPK getol menangkap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tahun ini KPK sudah menangkap belasan kepala daerah diduga terlibat korupsi. Hasil ini melampaui pencapaian tahun lalu.

Belum selesai proses hukum para tersangka tadi, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah mengeluarkan pernyataan yang membetot perhatian publik. Agus bilang, ada 34 calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 diduga terlibat korupsi, dan segera diumumkan menjadi tersangka.
 
Woro-woro itu memantik reaksi masyarakat, termasuk pemerintah. Dari kegaduhan itu, ada yang mendakwa KPK bermain politik. Sebab, penangkapan calon kepala daerah akan menguntungkan pesaing politik si tersangka korupsi.
 
Pula soal ‘janji’ calon tersangka tadi, tentu menjadi beban bagi KPK untuk membuktikannya. Bila tidak, bisa-bisa KPK dituduh diintervensi alias ‘masuk angin’, jika ada yang tidak jadi tersangka.
 
Ini pula yang menggelitik Medcom Files untuk melongok kembali kasus Foke. Skandal penggunaan dana BUMD untuk kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2012, dengan total transaksi mencurigakan mencapai Rp 60 miliar.
 

Bukti-bukti transaksinya sudah ada di meja penyelidik KPK, namun lembaga antirasywah itu terkesan melupakannya.


Kasusnya kian meredup tatkala Foke ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jerman oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasca-kekalahannya di Pilkada DKI Jakarta 2012.
 
Tugas Foke di Jerman seharusnya sudah selesai pada Oktober 2017. Tapi nyatanya dia tak kunjung pulang kampung.

***

DUA bulan lalu, tim Medcom Files memperoleh segepok dokumen berisi informasi transaksi mencurigakan di dalam rekening kepala daerah selama 2009-2014. Salah satunya, transaksi tak wajar terkait Pilkada DKI 2012 di dalam rekening Foke.

Dalam dokumen tersebut terungkap ada dana mencapai Rp 60 miliar yang masuk ke dalam rekenig pribadi Foke, termasuk rekening kampanye Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).
 

Diduga, dana itu bersumber dari sebuah perusahaan BUMD, yakni, PT Pembangunan Jaya.


Dari PT Pembangunan Jaya, miliaran rupiah itu memang tidak langsung mendarat di rekening pribadi Foke maupun rekening kampanye Foke-Nara. Tapi, melalui tiga perusahaan di negara suaka pajak (tax haven)
 
Diketahui, sejak 2009, PT Pembangunan Jaya memiliki hubungan transaksi dengan tiga perusahaan yang berdomisili di British Virgin Island (BVI), tempat favorit para mafia pajak untuk menutupi asal usul hartanya.

Ketiga perusahaan itu adalah Kingsford Holding Inc, Indovalue Debt Investment, dan Denholm Properties. Anehnya, ketiga perusahaan itu sudah tutup pada 2011, namun rekening perusahaannya masih aktif.

Diduga, rekening perusahaan asing itu dimanfaatkan sebagai tempat penampungan dana dari PT Pembangunan Jaya untuk kampanye Foke-Nara.



Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli saat Pilkada DKI Jakarta 2012. (MI)


Ketiga perusahaan di suaka pajak itu melakukan transaksi pengiriman total sebesar Rp 60 miliar. Ada yang ditujukan kepada PT Mega Swadharma, ada juga transaksi ke PT Cakrawala Buana.

Lantas, pada 10 April 2012, PT Mega Swadharma mengirim uang ke rekening kampanye Foke-Nara sebesar Rp 10 miliar. Jelas, pengiriman ke rekening kampanye itu telah menyalahi aturan batas sumbangan kampanye.

Selanjutnya pada 21 Mei 2012 dan 8 Juni 2012, rekening PT Mega Swadharma di Bank Mega KCP Gedung Jaya melakukan pengiriman uang ke rekening pribadi Foke di Bank Mega cabang yang sama. Masing-masing Rp 10 miliar.
 
Pada tanggal yang sama, Foke memindahbukukan uang tersebut ke rekening kampanye Foke-Nara. Jadi, total ada dana Rp 30 miliar di rekening kampanye Foke-Nara yang berasal PT Mega Swadharma.

Kemudian, transaksi mencurigakan berikutnya terjadi pada 12 Desember 2012. Kala itu Pilkada telah usai, namun PT Cakrawala Buana – yang juga memiliki hubungan transaksi dengan tiga perusahaan asing di suaka pajak BVI tadi, mengirim uang sebesar Rp 30 miliar ke rekening Foke.

Tercatat, uang itu dikirim melalui rekening PT Cakrawala Buana di Bank Mega KCP Gedung Jaya kepada rekening pribadi Foke di bank dan cabang yang sama.
 

Salah satu nama di belakang kedua perusahaan tersebut adalah Edmund Eddy Sutisna. Pada 2014, dia tercatat sebagai pemilik PT Mega Swadharma dan PT Cakrawala Buana. Nama Edmund tidak asing di Grup Jaya.


Edmund pernah menduduki berbagai jabatan penting di PT Pembangunan Jaya dan anak perusahaanya. Dia pernah menjabat Direktur PT Pembangunan Jaya (1991), Komisaris Independen di PT Jaya Real Property (1994), dan Komisaris Independen di PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (2007).

Dia juga pernah menjadi Wakil Direktur Presiden di Jaya Obayashi, Presiden Komisaris di PT Jaya Teknik Indonesia (1986), Presiden di Universitas Pembangunan Jaya  (2011), Komisaris Independen di Tempo Inti Media (2009), dan Komisaris di PT Jaya Konstruksi Pratama Tol.

Menyoal penyebutan namanya dalam skandal Foke, Edmund sendiri pernah memberikan keterangan di media nasional pada 2014 - soal aliran dana ke rekening Foke.

Dia mengaku aliran duit Rp 20 miliar tersebut terkait jual beli tanah dan rumah. Edmund ingin membeli tanah dan rumah milik Foke di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. “Ini urusan jual beli,” kata Edmund.

Sayangnya, upaya kami untuk mengonfirmasinya ke Foke tak kunjung berhasil. Foke tidak bisa dihubungi, juga tidak merespons pesan yang kami kirim melalui layanan pesan WhatsApp. Foke hanya membaca tanpa membalas.
 
Pula pasangan Foke kala Pilkada DKI 2012, Nachrowi Ramli. Saat kami menyambangi kediaman mantan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu, Nachrowi tidak ada di tempat. Meski kami berhasil membuat janji, sampai saat ini Nachrowi belum merespons.







 
Lupa
 
Berdasarkan dokumen yang kami peroleh, laporan mengenai skandal Pilkada DKI 2012 ini sudah masuk ke KPK sejak 2013. Kami pun mengejar keterangan mantan pimpinan KPK periode 2011-2015 Busyro Muqoddas, untuk menanyakan duduk perkara kasus tersebut.

Hasilnya, Busyro lupa soal kasus Foke. Dia juga tak ingat persis kapan laporan tersebut masuk ke KPK.

Aduh, saya mengalami keterbatasan untuk mengingatnya itu,” kata Busyro, Rabu, 21 Februari 2018.

Namun, pengurus Pusat Muhammadiyyah itu menjelaskan, setiap laporan yang masuk ke KPK akan dianalisis dan dikaji ulang. Upaya itu untuk menentukan apakah kasus tersebut layak ditindaklanjuti atau tidak.

“Kalau itu benar (masuknya laporan soal Foke ke KPK), setiap ada informasi yang diminta atau tidak (dikoordinasikan) dengan PPATK, selalu dianalisis, dilakukan kajian di internal KPK. Hasil kajiannya kemudian masuk kategori perlu ditindaklanjuti,” jelas Busyro.

Padahal, menurut Johan Budi, pada Juli 2014 laporan itu sudah di meja penyelidik. Bahkan sudah dalam tahap pengumpulan bukti-bukti.
 

Setali tiga uang, komisioner KPK saat ini, Saut Situmorang, juga mengaku lupa. Ketika ditanya ada niatan untuk melanjutkan kasus Foke, Saut mengaku belum bisa memastikan.


“Saya enggak ingat persis sejauh apa kasus itu, saya harus cross check dulu, belum tahu sejauh apa. Nanti saya lihat dulu ya seperti apa posisinya,” ujarnya.

Tak berhenti sampai di situ. Kamis, 15 Maret 2018, kami juga menelusuri laporan kasus Foke ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Tapi, petugas disana tidak bisa memberikan keterangan ihwal perkembangan laporan kasus Foke.

“Anda pelapornya? Jika tidak, saya tidak bisa memberikan informasi. Hanya pelapor saja yang bisa mengetahui perkembangan laporannya,” ketus seorang petugas Dumas KPK.

Tenggelamnya kasus Foke tidak sejalan dengan intensnya KPK menangkap sejumlah kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2018. Timbul tanya, apakah kasus Foke memang kekurangan bukti, atau sengaja dipendam? Hanya KPK yang bisa menjawab.