• Card 1 of 30
Nasional

Program Hunian DP Rp0 Rawan Penyimpangan

14 Februari 2018 20:33

Sekretaris Komisi C DPRD DKI James Arifin Sianipar. Foto: Nasdemjakarta.id Sekretaris Komisi C DPRD DKI James Arifin Sianipar. Foto: Nasdemjakarta.id

Jakarta: Program hunian DP Rp0 dinilai rawan penyimpangan. Pemerintah DKI Jakarta diminta meningkatkan pengawasan hingga tingkat paling bawah.
 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan unit hunian program rumah uang muka (down payment/DP) Nol Rupiah, karena dinilai rawan kecurangan dalam pemilihan calon pembeli.
 
Sekretaris Komisi C DPRD DKI, James Arifin Sianipar mengatakan warga yang sudah mendaftar untuk membeli hunian itu mencapai 3 ribu orang. Padahal, hunian yang tersedia hanya 703 unit.
 
"Kalau tidak diawasi, bisa terjadi kecurangan dalam proses pemilihan pembeli," kata James, Rabu, 14 Februari 2018.
 
PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pengembang hunian DP Rp0 Pondok Kelapa, diminta adil dalam mendistribusikan unit hunian. Jangan sampai program itu salah sasaran.

Baca: Rumah DP Nol Rupiah, Hak Milik atau Hanya Sewa 

Kriteria penerima hunian harus jelas dan transparan. Selain disosialisasikan, pengundian harus dilakukan secara adil tepat sasaran. "Jangan yang sudah punya rumah yang mendapatkan hunian itu. Dan, penghasilan tidak boleh lebih dari Rp7 juta," ujarnya.
 
James menilai pemasaran hunian DP Rp0 hampir sama dengan pemasaran rusun. Berdasarkan pengalaman, ada praktik suap menyuap petugas saat menempati rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta.
 
"Itu baru (rusun) sewa. Ini kan jadi milik. Jadi harus dicari formula yang tepat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
 
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecurangan, pihaknya akan melakukan verifikasi calon pembeli.
 
"Kita akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada April mendatang. BLUD ini yang akan melakukan pemasaran dan verifikasi konsumen secara ketat," kata Yoory.
 
Terkait kriteria calon pembeli, warga harus memiliki KTP DKI, belum punya rumah, sudah berkeluarga, dan berpenghasilan di atas Rp2,5 juta dan di bawah Rp7 juta.