• Card 2 of 30
Nasional

Program Hunian DP Rp0 Berpotensi Rugikan Warga

13 Februari 2018 11:53

Warga DKI Jakarta melihat-lihat show unit atau rumah contoh program down payment (DP) 0 rupiah di lokasi pembangunan di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa,. Foto: MI/Irfan Warga DKI Jakarta melihat-lihat show unit atau rumah contoh program down payment (DP) 0 rupiah di lokasi pembangunan di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa,. Foto: MI/Irfan

 Jakarta: Program hunian DP Rp0 berpotensi merugikan warga Jakarta. Selain belum ada regulasi yang mengatur, hunian itu berdiri di atas tanah negara yang tidak bisa diperjualbelikan.
 
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya menyiapkan peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) sebelum menjalankan program itu.
 
“Logikanya, bagaimana mungkin bangunan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah menjadi hak milik pribadi. Ini aturan hukumnya belum ada. Jangan sampai warga yang sudah membayar cicilan dirugikan,” kata Rio, Selasa, 13 Februari 2018.
 
Selain itu, kata Rio, program itu belum dijelaskan secara gamblang. Seperti mekanisme dan prosedur pembangunan, skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Jakarta.
 
Selain regulasi, Rio juga menyoroti persyaratan bagi warga untuk mendapatkan rumah vertikal itu. Dalam program ini hanya warga yang bergaji maksimal Rp7 juta per bulan yang dapat memiliki hunian itu.

 

Menurutnya, program itu tidak berasaskan keadilan. Padahal uang muka program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)DKI.

Baca: Rumah DP Nol Rupiah, Hak Milik atau Hanya Sewa
 
Dia mengingatkan, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta hanya Rp3,6 juta per bulan. Dia mencontohkan hunian tipe 21 yang dihargai Rp187 juta. Jika bunga 7 persen, maka seseorang yang bergaji Rp7 juta harus mencicil 15 tahun dengan angsuran bulanan sekitar Rp 2,1 juta. Apabila dicicil dengan tenor 10 tahun, maka harus membayar sebulan Rp 2,6 juta.
 
Sedangkan tipe 36 dengan harga Rp320 juta, cicilan untuk tenor 15 tahun menjadi Rp 3,64 juta per bulan.
 
Politikus PDI Perjuangan itu menyangsikan hunian itu dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi rata-rata pendapatan warga Jakarta berdasarkan UMP hanya Rp 3,6 juta. "Saya kira mustahil bisa membeli,” ujarnya.
 
Kebijakan program DP Rp 0 dinilai Rio hanya pencitraan untuk memenuhi janji politik. Pasalnya, program digulirkan tanpa perencanaan, formulasi yang matang, serta cenderung dipaksakan. Akibatnya, masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi masa jabatan gubernur hanya 5 tahun.
 
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan ground breaking hunian DP Rp 0 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis, 18 Januari 2018. Hunian itu berupa rumah susun sederhana milik (rusunami) dan dibangun di lahan seluas 1,4 hektare milik Pemprov DKI Jakarta.