• Card 4 of 4
Telusur

Pak Polisi ke Panggung Politik

Lis Pratiwi    •    03 Januari 2018 15:25

Ilustrasi: Medcom/Rakhmat Riyandi Ilustrasi: Medcom/Rakhmat Riyandi

Jakarta: Ya saya ketika selesai jadi Kapolda baru beberapa hari kemudian ada undangan dari partai tersebut,” tutur Wakil Kepala Lemdiklat Polri Irjen Pol. Anton Charliyan, saat menceritakan awal mula dirinya masuk sebagai salah satu kandidat calon gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan, Jumat, 29 Desember 2017.
 
Anton menjabat sebagai Kapolda Jabar pada 12 Desember 2016 hingga 25 Agustus 2017. Selain undangan PDI Perjuangan, dorongan masyarakat pun menjadi alasannya untuk ikut berkompetisi.
 
Restu dari pimpinan institusi pun didapatkan Anton terkait rencananya. Bahkan, pinangan partai pemilik kursi terbanyak di Jawa Barat dianggap sebagai sebuah kehormatan.
 
Pria kelahiran Tasikmalaya ini megakui, latar belakangnya sebagai perwira tinggi Polri dapat memuluskan rencananya menjadi kepala daerah di Jawa Barat. Modal jaringan masyarakat sudah digenggamnya. Mahfum, selain mantan kapolda, Anton juga mantan Kapolwil Priangan.
 
“Dengan banyaknya jaringan, saya bisa masuk kemana saja, baik ulama, masyarakat adat, ke LSM, organisasi politik, karena dulu mereka juga kawan-kawan saya,” kata lulusan Akpol 1984 ini kepada Medcom.id.


Irjen Pol. Anton Charliyan. (ANTARA)


Kapolda Kaltim
 
Berbeda dengan Anton, Irjen Pol. Safaruddin justru masih menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur saat mengumumkan niatnya sebagai calon gubernur di wilayah tersebut. Ia juga pernah menjadi Wakapolda Kaltim tahun 2010. Meksi bukan putera daerah, pengalaman Safaruddin membuat masyarakat memintanya maju sebagai pemimpin.
 
Anggota Polri yang akan pensiun awal 2018 ini mengatakan sedang menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk menjadikannya cagub atau cawagub. Kendati demikian, foto jenderal bintang dua ini telah terpampang di beberapa sudut Kaltim sebagai sosialisasi awal.
 
Safaruddin mengatakan, alasannya mendaftar ke PDI Perjuangan karena memiliki kedekatan dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto. Dia pun dipersilahkan mendaftar.
 
“Ya karena orang punya hak masing-masing. Ketika masyarakat meminta untuk maju (jadi pemimpin), sebagai warga negara punya hak dong,” jelas Safaruddin saat berbincang dengan kami, Kamis, 28 Desember 2017.


Irjen Pol. Safaruddin. (MI)


Mantan Kapolda Maluku
 
Berbeda dengan Anton dan Safaruddin yang masih menunggu keputusan partai, Irjen Pol Murad Ismail telah resmi mendapat dukungan PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Maluku.
 
Jejak Murad sendiri cukup dalam di Maluku. Selain putera daerah, dia pernah menjabat sebagai Danki Brimob 5154 Polda Maluku tahun 1994, Wakapolda Maluku tahun 2013, dan Kapolda Maluku pada 15 Desember 2013 hingga 31 Desember 2015.
 
Usai mendapat dukungan dari Kapolri, lulusan Akpol tahun 1985 itu siap pensiun dini. Padahal, dia masih bisa meneruskan karirnya sebagai prajurit bhayangkara hingga 2019 mendatang.
 
"Ya ini tergantung orientasi kita mau apa. Saya tidak ada orientasi apa-apa, nawaitu saya merasa terpanggil sudah dikasih kelebihan sama Allah SWT, Tuhan YME, untuk membangun daerah saya yang masih tertinggal," ungkap Murad, Minggu, 17 Desember 2017.


Irjen Pol Murad Ismail. (ANTARA)


Dilirik di Jateng
 
Selain tiga nama di atas, Komjen Pol. Budi Waseso juga disebut sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Namanya bahkan sudah muncul dalam pencalonan dari Partai Golkar, serta dilirik oleh PDI Perjuangan dan PKB.
 
Sejak November 2017, foto Buwas pun sudah terpajang di spanduk bertuliskan Rakyat Jateng Memanggil Putera Daerahnya.
 
Namun, jenderal bintang tiga ini mengaku tak tahu ihwal pencalonan tersebut. Dia pun hanya berkomentar normatif; ingin menyelesaikan tugasnya dahulu sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Tapi siap jika diamanahkan.
 
“Tapi kalau saya berkeinginan (jadi gubernur), tidak ya. Kalau saya meminta juga enggak.  Soal nanti masyarakat membutuhkan saya untuk mengabdi, saya siap. Tapi kalau tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa. Ini semua kan panggilan,” jelasnya ditemui di kantor BNN, Rabu, 27 Desember 2017.


Komjen Pol. Budi Waseso. (Medcom)


Batal ke Papua
 
Nama Irjen Pol. Paulus Waterpauw juga pernah digadang-gadang menjadi calon gubernur Papua. Bahkan, kabaranya dia telah mendaftar di beberapa partai, yakni PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, dan Golkar. Namun rencana itu batal.
 
Paulus mengatakan, belum mendapat restu Kapolri untuk ikut Pilkada 2018. Alasannya, tenaga dan dedikasinya masih dibutuhkan di korps bhayangkara. Selain itu, masa dinas aktifnya masih empat tahun sebelum pensiun.
 
“Saya tetap jadi prajurit bhayangkara. Saya tidak maju pilkada," ujarnya, Jumat, 29 Desember 2017.
 
Paulus sebenarnya memiliki kesempatan dalam Pilgub Papua sebagia putera daerah kelahiran Fakfak, yang kini masuk wilayah Provinsi Papua Barat. Sejak 2002, dia pun berkali-kali menjadi komandan di Bumi Cendrawasih, yakni; Kapolres Mimika, Kapolres Jayapura Kota, Direskrim Polda Papua, Wakapolda Papua, Kapolda Papua Barat, dan Kapolda Papua.
 
Kendati demikian, langkah Paulus tak akan mudah jika bertarung. Pasalnya, dia akan berhadapan dengan inkumben Lukas Enambe, yang telah mengantongi dukungan koalisi gemuk dari 10 partai, yakni, Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI, PAN, PPP, PBB, dan PKS.


Irjen Pol. Paulus Waterpauw. (MI)


Pertarungan Sulit
 
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, melihat meski memiliki figur putera daerah berprestasi, pertarungan para jenderal ini tidak akan mudah.
 
“Pemilu itu tidak seperti peperangan, tetapi bagaimana menarik simpati masyarakat, dan (menariknya) tidak melulu soal seragam,” kata Titi, Rabu 27 Desember 2017.
 
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengamini pendapat itu. Menurutnya, hasil akhir Pilkada ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara dari nama jenderal yang maju sampai saat ini, hanya satu yang memiliki peluang terpilih lebih besar.
 
“Yang di Kaltim. Karena tingkat kedekatan dengan masyarakat cukup bagus dibanding yang lain. Yang lain itu tingkat sosialisasinya, kedekatan ke masyarakat belum maksimal,” jelas Neta.
 
Pada akhirnya, turun gelanggangnya para jenderal polisi dalam pilkada seolah menguatkan pendapat diplomat Amerika Walter Annenberg; kekuasaan terbesar bukanlah kekuasaan uang, tapi kekuasaan politik.