• Card 2 of 4
Telusur

Sosialisasi Dahulu, Lepas Jabatan Kemudian

Lis Pratiwi    •    03 Januari 2018 17:11

Ilustrasi: Medcom/Mohammad Rizal Ilustrasi: Medcom/Mohammad Rizal

Jakarta: Pas untuk Kaltim, Pasti Lebih Baik. Serikat Pekerja Sejahtera Paser Mendukung H. Safaruddin Menjadi Gubernur Kaltim 2018-2023. Demikian tertulis dalam poster sosialisasi Irjen Pol. Safaruddin, Kapolda Kalimantan Timur, jelang pencalonannya dalam Pilgub Kaltim 2018.

Poster itu juga menampilkan foto sang jenderal mengenakan baju sipil berupa koko putih dan kopiah hitam dengan latar belakang merah, serupa warna partai pengusungnya, PDI Perjuangan.

Tidak ada atribut Polri dalam poster tersebut, pun dengan namanya ditulis tanpa mencantumkan jabatan Safaruddin di kepolisian.
 
Kini, jenderal bintang dua tersebut masih menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk menjadikannya calon gubernur atau calon wakil gubernur. Safaruddin yang akan pensiun dari Polri pada Maret 2018 ini pun siap melakukan pensiun dini jika pencalonannya disahkan KPU pada Februari mendatang.
 
Kendati namanya muncul dalam bursa pemilihan, Safaruddin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kampanye dan memanfaatkan prasarana Polri untuk pilkada. Kerja-kerja sosialisasi itu dilakukan oleh para relawan.
 
“Kalau saya memang bicara tentang calon gubernur, tapi saya tidak pernah menggunakan infrasruktur Polri. Kalau ada yang salah tolong tunjukkan,” katanya saat berbincang dengan Medcom.id, Kamis, 28 Desember 2017.


Spanduk sosialisasi Irjen Pol. Safaruddin jelang pencalonannya dalam Pilgub Kaltim 2018.


Senada, Irjen Pol. Anton Charliyan yang akan melenggang di Pilgub Jawa Barat pun telah aktif bersilaturahmi dengan kyai dan tokoh agama di Jabar. Anton yang kini masih menjabat Wakalemdiklat Polri mengaku kunjungan itu merupakan bentuk sosialisasi yang diperintahkan oleh partai pengusungnya, PDI Perjuangan.
 
“Saya kan belum ditunjuk, masih digodok di PDI Perjuangan. Tapi dari mulai Curah Gagas (25 Oktober 2017) diperintahkan semua (kandidat cagub) sosialisasi, dari sejak itu saya sosialisasi dan sampai sekarang belum dicabut (perintahnya),” terangnya saat dihubungi, Jumat, 29 Desember 2017.
 
Di Jawa Tengah, spanduk bergambar Kombes Pol. Budi Waseso sebagai calon gubernur Jateng juga bermunculan sejak bulan November 2017. Foto spanduknya pun tersebar di media sosial. Namun, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengaku tidak tahu siapa yang menyebarkan spanduk itu.
 
“Saya juga enggak tahu spanduknya,” ucap pria yang karib disapa Buwas itu di Gedung BNN, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.
 
Sementara itu, Irjen Pol. Murad Ismail yang kini masih aktif sebagai Kepala Korps Brimob Polri bahkan sudah memastikan posisinya di Pilkada 2018. Murad telah mengantongi rekomendasi dari beberapa parpol untuk maju di Pilgub Maluku, di antaranya PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PKPI, dan PAN.


Spanduk sosialisasi Komjen Pol. Budi Waseso yang tersebar di Jawa Tengah.


DIREKTUR eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyayangkan tindakan para petinggi Polri yang melakukan penyebaran informasi akan ikut Pilkada saat masih berseragam.
 
Pasalnya, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, sudah terjadi komunikasi politik antara perwira - yang seharusnya netral, dengan parpol.

“Ini yang menurut kami jelas sangat tidak etis dan melanggar asas netralitas yang harus didorong oleh TNI dan Polri,” kata Titi saat kami temui, Rabu, 27 Desember 2017.
 
Menurutnya, Polri harus netral untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, anggaran, dan mencegah intimidasi. Sistem komando yang kuat dalam institusi ini dikhawatirkan dapat mengganggu netralitas dan menciptakan penyimpangan.
 
“Kalau sudah komunikasi membangun ingin meminta dukungan poltik, itu kan jelas sudah kegiatan politik partisan,” beber dia.


Bermain 'dua kaki'
 
Pakar kriminologi dan kepolisian Adrianus Meliala mengatakan, jenderal yang menyatakan akan maju pilkada sejak masih berseragam harus berhati-hati. Jangan sampai aktifitasnya menggunakan anggaran negara, melakukan pengkondisian dengan memanfaatkan institusi, termasuk memberikan instruksi kepada personil polisi untuk kepentingan pribadi.
 
“Hal itu memang sulit dibuktikan. Ukurannya ada pada etika dan integritas yang bersangkutan,” terang Adrianus saat kami hubungi, Kamis, 28 Desember 2017.
 
Komisioner Ombudsman ini juga menilai penyebaran poster atau spanduk calon gubernur dapat menciptakan persepsi buruk di masyarakat. Mabes Polri seharusnya segera mengambil tindakan bagi para anggota Polri yang bermain dua kaki.
 
“Mabes Polri harus tegas karena yang akan jadi korban adalah citra lembaga,” tambah Adrianus.


Adrianus Meliala. (MI)

Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilahkan semua anggota Polri melakukan politik praktis usai melepas jabatan dan menjadi masyarakat sipil biasa. Tito memastikan anggotanya harus mundur dari Polri jika pasangan calon telah ditetapkan oleh KPU atau KPUD, awal Februari 2018.
 
Meski demikian, Tito tidak akan memaksa anggotanya untuk mengundurkan diri sebelum waktu tersebut. Menurutnya, hal itu tidak adil karena jika pendaftaran ditolak oleh KPU dan sudah terlanjur pensiun dini, prajurit tersebut akan tetap kehilangan haknya sebagai anggota Polri.
 
“Tapi ketika masa sosialisasi pertengahan januari mengundurkan diri, itu akan lebih manis dan lebih firm, lebih gentle,” ungkap Tito di Rupatama Mabes Polri, Jumat 29 Desember 2017.