• Card 3 of 30
Nasional

Pengadaan Lift di Rumah Dinas Anies untuk Kaum Difabel

LB Ciputri Hutabarat    •    25 Januari 2018 12:39

Ilustrasi--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan--Antara/Galih Pradipta Ilustrasi--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan--Antara/Galih Pradipta

Jakarta: Pengadaan elevator (lift) untuk rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan. Lift itu diperuntukkan bagi kaum difabel yang ingin berkunjung.

“Persoalan lift bukan pada urgensinya, tapi lebih pada peningkatan kenyamanan rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta,” kata Kepala Dinas Citata DKI Benny Agus Chandra saat dihubungi wartawan, Kamis, 25 Januari 2018.

Benny tak mempermasalahkan jika kemudian pengadaan lift dibatalkan. Lantaran belum dianggap perlu. “Ya, sudah dibatalkan saja,” terang Benny.

Baca: Rumah Dinas Anies Bakal Dipasang Lift

Anggaran pengadaan elevator (lift) untuk rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba-tiba muncul dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Besaran anggaran itu Rp750 juta. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi mengatakan DPRD tidak pernah membahas anggaran lift untuk rumah dinas. 

"Enggak pernah membahas itu di rapat Badan Anggaran (Banggar). Mungkin dia pakai dana operasional kali. Kan operasional gubernur besar. Kalau pakai APBD, biarkan BPK yang lihat,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Januari 2018.

Pengadaan lift tak menggunakan skema lelang, melainkan pengadaan langsung. Politikus PDI Perjuangan itu bakal menanyakan asal mula pos anggaran tersebut pada rapat Banggar.

Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran pengadaan lift Rp750 juta untuk rumah dinas Gubernur DKI masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018.

Terdapat kejanggalan dalam pengadaan itu. Rumah Dinas Anies diketahui hanya dua lantai. 

Berdasarkan Perpres 54/2010, pengadaan barang di atas Rp200 juta harus dilakukan melalui lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI).