• Card 30 of 30
Jawa Timur

Ketua DPRD Malang tak Penuhi Panggilan KPK

Daviq Umar Al Faruq    •    03 April 2018 14:38

Sidang paripurna istimewa untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-104 Kota Malang, Senin 2 April 2018. Sidang paripurna istimewa untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-104 Kota Malang, Senin 2 April 2018.

Malang: Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim tampak memimpin sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa, 3 April 2018.

Padahal, Hakim sebelumnya mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Jakarta pada Kamis, 29 Maret 2018 lalu. Hakim dipanggil bersama empat anggota dewan lainnya.

Mereka adalah Sahrawi, Sulik Lestyowati, Tri Yudianti, dan Imam Fauzi. Bersama Hakim, keempat anggota dewan ini juga tak memenuhi panggilan KPK.

Selain itu, pada Senin, 2 April 2018 lalu, Hakim juga tampak memimpin rapat paripurna istimewa untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-104 Kota Malang.

Kepada awak media, Hakim mengaku telah memberikan pernyataan izin kepada KPK melalui pengacaranya untuk tidak dapat memenuhi panggilan ke Jakarta.

"Bukannya kami mangkir. Tapi kami pulang untuk menyelenggarakan HUT Kota Malang dan LKPJ," katanya.

Hakim mengaku, pihaknya pun baru saja mendapatkan surat terbaru dari KPK. Surat tersebut adalah pemanggilan ulang kelima anggota dewan yang sempat izin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Jakarta pada Jumat, 6 April 2018.

"Atas saran dari beberapa elemen masyarakat luas, kami sudah mengumpulkan ketua partai. Sebab mumpung ada waktu. Tujuannya untuk mencari solusi agar Kota Malang bisa berjalan. Banyak perkembangan yang dibicarakan," jelasnya.

Selain itu, Hakim pun mengaku telah menyampaikan pesan dari anggota dewan yang tengah ditahan KPK kepada pimpinan partai.

"Perhatikan kami. Perhatikan keluarga kami. Kami minta partai mencarikan solusi dan memperkuat kami. Bukannya apabila terjadi masalah malah ditinggalkan dan sibuk mengurusi PAW (Penggantian Antar Waktu)," ungkapnya. 

Sebagai informasi, KPK hingga saat ini telah menahan sebanyak 11 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. 

Mereka terdiri dari Yaqud Ananda Gudban, Zainudin, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, Heri Pudji Utami, Mohan Katelu, Bambang Sumarto, Sukarno, Abdulrachman, Hery Subianto, dan Salamet.

Selain itu, KPK juga menahan Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton serta mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono, serta mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistyo.