• Card 5 of 30
Nasional

KPK Masih Dalami Aliran Suap DPRD Malang

Juven Martua Sitompul    •    08 September 2018 05:00

Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Salah satu yang diselisik yakni aliran dana suap yang diterima 22 anggota DPRD Malang.

"Kami terus mendalami secara lebih rinci penerimaan-penerimaan yang diduga sudah direalisasikan pada 22 orang tersangka yang kami proses saat ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Tak hanya suap, penyidik juga masih mendalami dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp5,8 miliar. Sejauh ini, transaksi yang sudah terverifikasi terkait dengan pengesahan APBD 2015 dan dana pengelolaan sampah di Kota Malang.

"Nanti kami akan melihat lagi termasuk jika ada kemungkinan penerimaan-penerimaan underline atau transaksi yang lain berkaitan dengan gratifikasi," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Ke-22 legislator Kota Malang itu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

Ke-22 anggota DPRD Kota Malangyang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, dan Indra Tjajyono.

Kemudian Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Dalam kasus ini, ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga telah menerima hadiah atau janji dari Wali Kota nonaktif Malang Moch. Anton. Termasuk, menerima gratifikasi.

Dari hasil pemeriksaan, ke-22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima masing-masing sekitar Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton. Uang itu diberikan terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Kota Malang.

Akibat perbuatannya itu, ke-22 anggota DPRD Kota Malangdisangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Selain itu, 22 anggota DPRD Kota Malang juga disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat 21 tersangka, mulai dari Wali Kota Malang Moch. Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni, Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono, dan 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya.