• Card 1 of 30
Ekonomi

OJK Keluarkan Kebijakan Khusus untuk Perbankan di Karangasem Bali

Eko Nordiansyah    •    03 Januari 2018 12:01

Gedung OJK (Foto: dokumentasi OJK) Gedung OJK (Foto: dokumentasi OJK)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan khusus di bidang perbankan terkait dampak letusan Gunung Agung Bali dengan menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah perlakukan khusus terhadap kredit bank. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah OJK mengkaji dampak erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali.

"Terutama di daerah yang secara langsung terkena bencana alam, sehingga perlu upaya-upaya khusus mempercepat pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian paska-bencana alam tersebut," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Keputusan Dewan Komisioner Nomor 20/KDK.03/2017 menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 29 Desember 2017. Kebijakan ini memberi kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitur.

"Khususnya yang terkena dampak bencana alam erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali. Kebijakan ini merupakan kelanjutan OJK yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi distressed area yang disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (temporary measures)," jelas dia.



Data OJK mencatat delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem terkena dampak langsung dari bencana erupsi Gunung Agung yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Selat.

Dari laporan bank umum dan BPR yang disampaikan pada 18 Desember 2017, data debitur dan kredit yang terdampak erupsi Gunung Agung berasal dari 11 bank umum dan 36 BPR. Jumlah debitur dari bank umum 19.430 dengan total debet baki Rp1,09 triliun. Sementara debitur dan kredit BPR yang terkena dampak 1.128 dengan total baki debet sebesar Rp148,9 miliar.

Berdasarkan sektor usahanya, kredit bank umum yang paling terdampak bencana adalah perdagangan besar dan eceran dengan total baki debet Rp689 miliar dengan total debitur 13.609. Adapun dari BPR, sektor usaha yang paling terdampak bencana adalah perdagangan, hotel dan restoran dengan total baki debet Rp48,1 miliar dari 384 debitur.

Perlakuan khusus mengacu pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, yang meliputi penilaian kualitas kredit, kualitas kredit yang direstrukturisasi, pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak, pemberlakuan untuk bank syariah

Penetapan kualitas kredit bank umum dengan plafon maksimal Rp5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu, bagi kredit dengan plafon di atas Rp5 miliar, penetapan kualitas aset tetap mengacu pada PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

"Sedangkan penetapan kualitas kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga," kata Anto.

Sementara itu, kualitas kredit bagi bank umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisioner. Restrukturisasi kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

Selanjutanya, bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Penetapan kualitas kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang telah ada sebelumnya.

Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istisnha), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.