• Card 1 of 30
Ekonomi

OJK: Kualitas Debitur Terdampak Erupsi Digolongkan Lancar

26 Desember 2017 16:05

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Karangasem, Bali: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggolongkan kualitas pinjaman para debitur yang terdampak erupsi Gunung Agung, Bali, menjadi lancar meski mereka tidak membayar pokok dan bunga kredit sampai batas waktu tertentu yang akan ditinjau kembali.

"Para pengusaha ini tidak bisa berusaha karena daerahnya terdampak bencana jadi untuk sementara kolektibilitasnya bisa digolongkan lancar meski pun ada tunggakan pokok dan bunga," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor Bupati Karangasem, Bali, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 26 Desember 2017.

Menurut Wimboh, kolektibilitas atau kualitas kredit para debitur dapat digolongkan kategori lancar apabila tidak ada tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga.

Selain itu kategori dalam perhatian khusus apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari, kurang lancar apabila menunggak 120 hari, diragukan apabila menunggak 180 hari dan penilaian terakhir menjadi kategori macet apabila menunggak lebih dari 180 hari.

Sehingga, lanjut dia, apabila debitur masuk kategori macet tanpa adanya penggolongan lancar itu, maka lembaga jasa keuangan memasukkan debitur tersebut dalam daftar hitam peminjam atau black list yang tentunya merugikan debitur yang saat ini tengah terdampak bencana alam.

Wimboh menambahkan jangka waktu penggolongan menjadi lancar itu biasanya dilakukan satu hingga dua tahun. Namun hal itu tergantung proses pemulihan dan tetap akan ditinjau kembali.

Dia menjelaskan pola tersebut sebelumnya telah dilakukan ketika menangani para debitur yang terdampak bencana alam tsunami di Aceh serta gempa bumi di Yogyakarta beberapa tahun lalu.

Restrukturisasi Kredit

Sementara itu terkait kebijakan restrukturisasi kredit seperti pembebasan pembayaran bunga, pengurangan bunga, penundaan pembayaran pokok dan bunga serta kebijakan hapus buku sementara dari pembukan (bukan hapus tagih), lanjut dia, merupakan kewenangan dari masing-masing perbankan.

"Setiap bank memiliki pandangan sendiri karena kondisi masing-masing bank berbeda. Ada yang lagi bagus pasti agak loyal tetapi kondisi bank berbeda-beda," ucapnya.

Meski demikian, lanjut dia, kondisi perbankan juga perlu dipertimbangkan dengan mekanisme yang terukur karena likuiditas bank bisa bermasalah jika bunga kredit diberikan sangat murah sedangkan perbankan juga harus membayarkan bunga deposito atau tabungan kepada nasabah lainnya.

Oleh karena itu Wimboh meminta perbankan untuk duduk bersama membahas penanganan debitur terdampak erupsi Gunung Agung itu dengan penanganan yang tidak jauh berbeda.