• Card 8 of 30
Nasional

DPRD Khawatir Pendamping RW Diisi Timses Anies

Nur Azizah    •    29 Agustus 2018 06:43

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Foto: Doc DPRD DKI Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Foto: Doc DPRD DKI

Jakarta: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberian honor bagi pendamping rapat persiapan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) 2019. Pendampingan disebut untuk mengoptimalkan proses Rembuk RW untuk menyusun RKPD Tahun 2019.

Gembong lantas mempertanyakan tujuan Anies. Menurutnya, Anies tak perlu mengeluarkan kebijakan tersebut karena Pemprov sudah menyediakan standar pengisian kegiatan secara digital.

"Soal bagaimana mempermudah input emusrembang kan sudah ada template, kan selama ini enggak ada masalah," kata Gembong di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 28 Agustus 2018.

Anggaran pendamping ditaksir menelan biaya Rp1 miliar dalam lima kali rapat. Ia khawatir, para pendamping itu untuk menampung tim sukses.

"Kalau bicara kebutuhan warga, pasti RW yang lebih tahu, kan kita tidak tahu nanti yang diangkat siapa. Jangan-jangan tim suksesnya Anies semua, boleh dong kita curiga," ujar dia

Dia juga mempertanyakan kompetensi pendamping yang akan ditunjuk Pemprov DKI Jakarta. Ia berpendapat, lebih baik yang diberikan pelatihan adalah ketua RW.

Gembong mengatakan pihaknya akan mengawal pengajuan anggaran tersebut yang rencananya masuk ke APBD-P 2018. "Kita plototin dululah," ujar dia.

"Kami objektif ya, selama mempercepat pembangunan untuk masyarakat kita tidak ada soal, tapi kalau penghamburan yang notabene tidak jelas, kami boleh bertanya juga," timpalnya.

Sebelumnya, Anies meneken Pergub Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pergub itu mengatur Pemprov DKI akan memberi upah bagi pendamping pembahasan APBD dari tingkat RW hingga provinsi Rp150 ribu per orang per rapat.