• Card 27 of 30
Nasional

Warga Pulau Pari Minta Anies tak Pro-Korporasi

Nur Azizah    •    25 April 2018 11:54

Warga Pulau Pari demo di kantor Gubernur DKI - Medcom.id/Nur Azizah, Warga Pulau Pari demo di kantor Gubernur DKI - Medcom.id/Nur Azizah,

Jakarta: Puluhan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tuntutannya masih sama, meminta hak atas tempat tinggal dan hak kelola Pulau Pari.

Ini bukan kali pertama, warga Pulau Pari sudah menggelar aksi sebanyak tiga kali. Namun, selama ini pula tak ada itikad baik dari Anies.

"Kalau sampai Pak Anies tidak menemui kami yang sudah berada sejak pagi sampai kehujanan begini, benar-benar dia enggak punya hati nurani," kata Buyung, salah satu warga Pulau Pari di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 April 2018.

Buyung meminta Anies tak berpihak pada korporasi. Bagaimana pun, kata dia, rakyat kecil di Pulau Pari butuh bantuan Anies dan Sandiaga Uno. 

"Saya tahu kebijakan Kepulauan Seribu ada di Anies. Jangan kebijakan hanya di korporasi. Kepemimpinan Anies dan Sandi harus berpihak ke rakyat kecil," tandas dia. 

(Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi Penerbitan 62 SHM di Pulau Pari)

Rentetan aksi ini bermula dari klaim PT Bumipari Asri yang tergabung dalam Bumi Raya Group. Perusahaan itu mengklaim 90% lahan di Pulau Pari milik perusahaan. 

"PT Bumipari Asri mengklaim mereka memiliki 90% pulau tersebut dan 10% milik LIPI," ujar dia.

Badan Pertanahan Nasional (BPS) melalui kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan sekitar 120 sertifikat di atas tanah Pulau Pari. Namun, sertifikat itu disebut keluar tanpa ada pengukuran.

Pada Kamis, 22 Maret 2018, sekelompok orang mencoba mendirikan pagar di sebelah Pulau Pari. Warga menduga pendirian pagar itu upaya awal PT Bumipari Asri mengambil alih lahan-lahan di sana.

"Kami sangka kegiatan ini berhenti. Akan tetapi besoknya orang mencoba membabat hutan di bagian lain di Pulau Pari. Setelah ditanya mereka mengaku disuruh perusahaan tersebut," Ujar Edi, warga pulau Pari lainnya.

Edi khawatir usaha PT Bumipari Asri mengambil alih Pulau Pari berlanjut lantaran Polisi dan Pospolisi turut mengawal. Diketahui, PT Bumipari Asri selalu bekerja sama dengan aparat dalam konflik  dengan warga. Sebanyak empat orang warga diskriminalisasi pada 2017.

(Baca juga: SHGB di Pulau Pari Keluar atas Rekomendasi Bupati)