• Card 1 of 30
Nasional

Pentingnya Melindungi Data Pribadi

14 Maret 2018 17:05

Ilustrasi--Seorang wanita membuka sms penawaran kredit yang diterimanya dari orang tak dikenal, Jakarta. (Foto: MI/Ramdani) Ilustrasi--Seorang wanita membuka sms penawaran kredit yang diterimanya dari orang tak dikenal, Jakarta. (Foto: MI/Ramdani)

Jakarta: Kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi baik di media sosial maupun yang dimiliki pihak ketiga membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling mudah diretas.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Niken Widiastuti mengakui masyarakat Indonesia tidak terlalu mempersoalkan penggunaan data pribadi untuk keperluan lain di luar ketentuan undang-undang.

Misalnya saja, ketidakcermatan saat mengisi formulir untuk urusan perbankan, pengurusan kartu asuransi, sampai dengan kartu kredit.

"Kadang kita kurang cermat membaca klausul di dalam berkas persetujuan. Faktanya, beberapa pihak memang mencantumkan klausul 'menyetujui' data pribadi kita dimanfaatkan perusahaan tersebut namun sering terlewat oleh kita," katanya, dalam Selamat Pagi Indonesia, Rabu, 14 Maret 2018. 

Niken mengatakan ketika data pribadi disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab tentu akan sulit bagi seseorang untuk menutup kembali kebocoran yang sudah terjadi. Yang bisa dilakukan, kata Niken, hanyalah mencegah dengan cara mencermati setiap apa pun berkas yang perlu ditandatangani. 

"Kalau penyalahgunaan tentu kita punya hak untuk tidak menyetujui. Kecuali data yang disalahgunakan misalnya di badan publik, tentu itu tanggung jawab pengendali data pribadi," katanya.

Senada dengan Niken, pakar IT Ruby Alamsyah juga mengakui bahwa masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya keamanan data pribadi.

Untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan, ia mengimbau agar semua warga memastikan dokumen data pribadi yang sudah tersebar di media sosial atau pihak ketiga misalnya agar ditarik kembali atau diminta tidak muncul ke publik.

Selain diri pribadi, Ruby juga meminta data pribadi yang dimiliki pihak ketiga seperti rumah sakit, sekolah, atau perusahaan bisa dijaga dengan baik dan aman. 

"Jadi tanggung jawabnya bukan hanya pemilik saja tapi juga pihak ketiga yang memanfaatkan," kata Ruby. 

RUU Perlindungan Data Pribadi

Sayangnya, upaya pengamanan data pribadi dari potensi penyalahgunaan pihak lain belum didukung oleh regulasi. 

Kementerian Kominfo memang sudah menyusun draf UU Perlindungan Data Pribadi. Harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait pun sudah dilakukan. Hanya, rancangan itu belum akan dibahas dalam waktu dekat.

"Sudah masuk prolegnas tapi yang jangka panjang, bukan prioritas tahun 2018," ungkap Niken. 

Niken berharap setelah RUU itu disahkan menjadi UU, hak dan kewajiban pemilik dan para pihak terkait data pribadi menjadi terang.

Misalnya di rumah sakit, perbankan, atau sekolah yang juga menggunakan data pribadi bisa memastikan bahwa data yang diberikan tidak bocor ke pihak lain. 

"RUU Data Pribadi juga akan mengakomodasi pemilik jika ada perubahan data dan pengendali (pihak ketiga) untuk bisa menghapus data pribadi kita karena pengadilan atau keinginan pemilik data sendiri," pungkasnya.