• Card 1 of 30
Nasional

Mayoritas Sengketa di MK Memerkarakan Politik Uang

26 Juli 2018 18:00

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana. Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Sebagian besar pemohon sengketa Pilkada 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) memerkarakan dugaan politik uang selama tahapan dan pelaksanaan pesta demokrasi. Politik uang itu diberikan berkedok kegiatan tertentu.

"Banyak dugaan kecurangan berkedok kegiatan, tetapi ada unsur politik uang. Namun banyak juga mobilisasi aparatur sipil negara dan pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," kata juru bicara MK Fajar Laksono seperti dilansir dari Antara di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

Menurut dia, hal itu menunjukan permohonan sengketa pilkada tidak semata-mata karena persoalan selisih hasil suara. Namun banyak permasalahan yang diangkat terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh pihak lawan dan penyelenggara pilkada.

Ia memastikan Majelis Hakim Konstitusi bukan tak memperhatikan proses dan pelaksanaan pilkada, meski membantu menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Secara prinsip MK tetap mengaju pada Pasal 158 UU Pilkada. 

"Namun dalam hal tertentu terkait prinsip demokrasi itu, tidak menutup kemungkinan MK keluar dari Pasal 158 dan MK memeriksanya lebih lanjut," kata Fajar. 

Prinsip yang dimaksud oleh Fajar meliputi mobilisasi pemilih hingga politik uang. Yang terpenting, kata dia, harus ada bukti-bukti nyata dan diyakini oleh hakim MK perlu didalami.

Fajar mencontohkan beberapa daerah yang tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada, namun perkaranya masih dapat dilanjutkan ke pemeriksaan seperti pilkada di Kabupaten Yapen, Puncak Jaya, dan Tolikara.

"Nah MK menemukan hal-hal prinsip dan spesifik maka bisa dilanjutkan ke persidangan persidangan, terlepas itu terbukti atau tidak tetapi MK memeriksa dan mendalami," pungkas Fajar.