• Card 1 of 30
Pilkada

Bawaslu Minta KPU Makassar Klarifikasi soal Sengketa Pilkada

Andi Aan Pranata    •    21 Mei 2018 17:16

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi

Makassar: Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan memanggil komisioner KPU Makassar untuk mengklarifikasi sikap mereka pada sengketa Pilkada 2018. Dalam hal ini KPU tidak menjalankan perintah Panwaslu Makassar untuk memulihkan status pencalonan pasangan Muhammad Ramdhan Pomanto- Indira Mulyasari.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengatakan, pemanggilan lima komisioner KPU Makassar dijadwalkan sejak Minggu, 20 Mei. Namun hingga Senin, 21 Mei, komisioner belum hadir lengkap. Hanya tiga komisioner yang memenuhi panggilan, minus Ketua Syarief Amir.

"Mereka harus datang berlima karena komisioner KPU, dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial," kata Arumahi di Makassar, Senin 21 Mei.

KPU Makassar dilaporkan oleh tim hukum pasangan Ramdhan-Indira ke Bawaslu RI. Laporan itu kemudian dimandatkan ke Bawaslu level provinsi. KPU dianggap melanggar aturan Pilkada karena tak mengindahkan perintah Panwaslu.

Sebelumnya, KPU Makasssar enggan menjalankan perintah Panwaslu karena sebelumnya telah ada putusan pengadilan dari Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan Panwas, MA meminta KPU mendiskualifikasi pasangan Ramdhan-Indira. Pilkada Makassar pun menyisakan satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi.

"Kami meminta komisioner KPU datang ke sini untuk menjelaskan sikapnya tersebut. Kami juga meminta mereka menyertakan bukti-bukti pendukung," ujar Arumahi.

Bawaslu Sulsel rencananya menunggu kesediaan para komisioner KPU Makassar hingga panggilan ketiga, Selasa besok. Jika tak kunjung datang, Arumahi menerangkan, maka mereka dianggap tak bersedia diklarifikasi.

"Untuk sekarang kita belum bicara sanksi. Kita tunggu dulu mereka hadir semuanya untuk diminta keterangan," dia menambahkan.