• Card 1 of 30
Jawa Timur

Satu Kades Cabut Laporan Dugaan Politik Uang Cabup Bangkalan

Rahmatullah    •    21 Februari 2018 20:45

Komisioner Panwaslu Bangkalan Mochammad Masyhuri - Medcom.id / Rahmatullah Komisioner Panwaslu Bangkalan Mochammad Masyhuri - Medcom.id / Rahmatullah

Bangkalan: Salah satu kepala desa di Bangkalan mencabut laporannya di Panwaslu atas dugaan politik uang yang dilakukan calon bupati Bangkalan, Farid Alfausi. Khoirul Anam, Kades Pasanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan mencabut laporannya pada Selasa, 20 Februari 2018 melalui surat yang dikirim ke Panwaslu.

Dalam laporan tersebut Khoirul membawa tiga kades sebagai saksi. Yakni, Kades Gili Timur, M. Kholil; Kades Tajungan, Zaenal; dan Kades Martajasa; Rahmad. Panwaslu pun tidak bisa berbuat apa-apa.

"Pelapor mengirim surat ke kami melalui perangkat desa. Kami lihat isinya tentang pencabutan laporan," ungkap Komisioner Panwaslu Bangkalan Mochammad Masyhuri, Rabu, 21 Februari 2018.

Baca: Empat Kades di Bangkalan Diperiksa Panwaslu

Saat ditanya mengenai alasan pelapor mencabut laporannya, Masyhuri mengaku tidak tahu pasti. "Alasannya kurang jelas, tapi yang jelas laporannya dicabut," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor Muhammad Syaiful mengaku kaget atas pencabutan laporan yang dilakukan kliennya. Sebab, tidak ada pemberitahuan soal pencabutan laporan itu. Dia mengaku nomor telepon Kades Pasanggrahan Khoirul Anam tidak bisa dihubungi.

”Saya dikasih tahu komisioner panwaslu bahwa laporan dicabut. Akan saya sampaikan ke Pak Sholeh yang sedang umrah. Saya saat ini mewakili,” ujarnya.

Baca: Calon Bupati Bangkalan Dilaporkan ke Panwaslu

Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Madura, melaporkan calon Bupati Bangkalan 2018-2023 Farid Alfausi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, Minggu, 18 Februari 2018. Farid dilaporkan atas dugaan tindak pidana politik uang dengan sejumlah barang bukti. 

Sejumlah kepala desa itu mengatakan bahwa dugaan politik uang tersebut terjadi pada Jumat, 16 Februari 2018 malam, di Galaxi Bumi Permai, Surabaya.

"Ada pertemuan sekitar tiga puluh kepala desa di rumah salah satu calon yang bernama Farid. Satu kepala desa dapat uang Rp10 juta. Ini adalah bentuk down payment," kata kata kuasa hukum sejumlah kepala desa itu, M Sholeh.

Menurut Sholeh, uang itu sebagai DP jika mereka dapat memenangkan Farid. Apabila ada pertemuan lanjutan tentu tidak hanya Rp10 juta yang akan mereka terima, tapi akan lebih.

"Nah itu kami laporkan karena ini terkait pelanggaran Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ini ada ancamannya bagi calon yang terbukti melakukan politik uang, akan didiskualifikasi," ujarnya.