pilkada 2018
30cards

pilkada 2018

Updated 24 Februari 2018 03:53
  1. Kemendagri Pastikan Stok Pejabat Sementara Kepala Daerah Cukup
  2. Kampanye Terbuka IYL-Cakka Dihadiri Anak-anak
  3. Edy Rahmayadi Berbincang dengan Warga dan Awak Media di Warung Kopi
  4. Bawaslu Minta Tim Sukses Turunkan Atribut Sendiri
  5. Alat Peraga Kampanye Masih Bertebaran di Sumsel
  6. Khofifah Tekankan Dialog Budaya Lewat Jatim Harmoni
  7. Gerindra Bentuk Tim Siber Gus Ipul-Puti Beranggota 8.500 Orang
  8. Politik Kebencian Kian Berkembang Sejak Pilkada DKI 2017
  9. Pilkada 2018 Jawa Tengah, PR Angka Kemiskinan yang Tinggi
  10. Masa Kampanye Tidak Berpengaruh ke Inflasi di Sumbar
  11. FITRA Soroti Potensi Korupsi Cakada Petahana
  12. Jokowi Ajak Ulama Serukan Kedamaian di Tahun Politik
  13. KPU Batasi Jumlah Akun Media Sosial Kandidat Pilkada
  14. Sambangi Korban Banjir di Demak, Ganjar Setuju Pengadaan Pompa
  15. Menjaga Netralitas ASN di Pilkada
  16. Sinetron Dilarang Tampilkan Calon Kepala Daerah
  17. Hate Speech dan Hoax Diprediksi Warnai Pilkada
  18. Tensi Pilkada 2018 Dinilai Akan Cenderung Tinggi
  19. Satu Kades Cabut Laporan Dugaan Politik Uang Cabup Bangkalan
  20. Paslon Dilarang Kampanye di Pesantren
  21. Persepsi Pilkada 'Mahal' Sengaja Diciptakan
  22. Prestasi Petahana Bisa Tekan Ongkos Pilkada
  23. KPU Sisir Pemilih Ganda di Pilgub Sulsel
  24. Pengamanan Pilkada Sedot Separuh Kekuatan Polda Sumbar
  25. Eksekutif-Legislatif Rentan Bersekongkol Jelang Pilkada
  26. Gus Ipul Ajak Anak Muda Kembali Bertani
  27. Dana Bansos Rawan `Dikorup` Petahana
  28. Prabowo Kampanye Akbar di Pilgub Sulsel
  29. Petahana Disebut Paling Berpotensi Korupsi
  30. Ini Aturan KPU Soal Alat Peraga Kampanye
  • Card 1 of 30
Pilkada

Dua Laporan Untuk Bima Arya ke Panwaslu Dicabut

Rizky Dewantara    •    13 Februari 2018 22:15

 Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor Yustinus Elias. Foto: Medcom.id/Rizky Dewantara Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor Yustinus Elias. Foto: Medcom.id/Rizky Dewantara

Bogor: Gugatan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Bima Arya tidak bisa dipertanggungjawabkan pelapor. Dua dugaan pelanggaran yang dilakukan Bima Arya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor dicabut.

Dugaan pertama terkati pelanggaran dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional yang dilakukan oleh Bima Arya.

"Tadi sudah dicabut. Alasannya, saksinya tidak berani bertanggung jawab. Intinya tidak ada saksi yang bertanggung jawab. Makanya pihak Jufri sebagai pelapor mencabut gugatan itu di Panwas Kota Bogor. Dan sudah selesai itu," ungkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor, Yustinus Elias kepada Medcom.id, Selasa, 13 Februari 2018.

Yustinus juga menjelaskan, video yang dibawa pelapor Jufri Victor tidak bisa dijadikan barang bukti kuat. Sebab, tidak ada saksi menguatkan yang berani mempertanggungjawabkan video tersebut.

"Jadi kami anggap saksinya tidak ada, pelapor pun mencabut," jelasnya.

Tidak hanya gugatan mengenai pelantikan pejabat, lanjut dia, pelapor yang sama juga mencabut gugatan terkait tuduhan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kampanye. Video berbeda yang dijadikan bukti pelapor juga dicabut karena alasan sama.

"Ada videonya juga, tapi saksinya yang mau bertanggung jawab tidak ada. Dan sudah dicabut juga laporannya," terang dia.

Sejauh ini, Panwaslu Kota Bogor belum menerima laporan aduan lain dari masyarakat selain dari Jufri.

Sementara itu, Tim Advokasi Baraya Bima Arya-Dedie Rachim (BBM), Desta Amadeus, mengungkapkan, setelah dipelajari dan dianalisa, delik aduan terhadap Bima Arya Sugiarto memang tidak memenuhi unsur pelanggaran.

"Rotasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Bogor sudah sesuai prosedural hukum. Persetujuan Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah juga sudah ada. Artinya semua sudah sesuai regulasi.

Sambung Desta, terkait laporan terhadap dua camat dalam dugaan keterlibatan kampanye juga tidak memenuhi unsur delik pelanggaran karena saat acara berlangsung, Bima Arya masih menjabat Wali Kota Bogor.

"Yang notabene saat itu Bima Arya memeliki otoritas penuh terhadap bawahannya, termasuk di dalamnya camat," jelasnya.

pilkada 2018
30cards

pilkada 2018

Updated 24 Februari 2018 03:53
  1. Kemendagri Pastikan Stok Pejabat Sementara Kepala Daerah Cukup
  2. Kampanye Terbuka IYL-Cakka Dihadiri Anak-anak
  3. Edy Rahmayadi Berbincang dengan Warga dan Awak Media di Warung Kopi
  4. Bawaslu Minta Tim Sukses Turunkan Atribut Sendiri
  5. Alat Peraga Kampanye Masih Bertebaran di Sumsel
  6. Khofifah Tekankan Dialog Budaya Lewat Jatim Harmoni
  7. Gerindra Bentuk Tim Siber Gus Ipul-Puti Beranggota 8.500 Orang
  8. Politik Kebencian Kian Berkembang Sejak Pilkada DKI 2017
  9. Pilkada 2018 Jawa Tengah, PR Angka Kemiskinan yang Tinggi
  10. Masa Kampanye Tidak Berpengaruh ke Inflasi di Sumbar
  11. FITRA Soroti Potensi Korupsi Cakada Petahana
  12. Jokowi Ajak Ulama Serukan Kedamaian di Tahun Politik
  13. KPU Batasi Jumlah Akun Media Sosial Kandidat Pilkada
  14. Sambangi Korban Banjir di Demak, Ganjar Setuju Pengadaan Pompa
  15. Menjaga Netralitas ASN di Pilkada
  16. Sinetron Dilarang Tampilkan Calon Kepala Daerah
  17. Hate Speech dan Hoax Diprediksi Warnai Pilkada
  18. Tensi Pilkada 2018 Dinilai Akan Cenderung Tinggi
  19. Satu Kades Cabut Laporan Dugaan Politik Uang Cabup Bangkalan
  20. Paslon Dilarang Kampanye di Pesantren
  21. Persepsi Pilkada 'Mahal' Sengaja Diciptakan
  22. Prestasi Petahana Bisa Tekan Ongkos Pilkada
  23. KPU Sisir Pemilih Ganda di Pilgub Sulsel
  24. Pengamanan Pilkada Sedot Separuh Kekuatan Polda Sumbar
  25. Eksekutif-Legislatif Rentan Bersekongkol Jelang Pilkada
  26. Gus Ipul Ajak Anak Muda Kembali Bertani
  27. Dana Bansos Rawan `Dikorup` Petahana
  28. Prabowo Kampanye Akbar di Pilgub Sulsel
  29. Petahana Disebut Paling Berpotensi Korupsi
  30. Ini Aturan KPU Soal Alat Peraga Kampanye