• Card 1 of 30
Nasional

Prestasi Petahana Bisa Tekan Ongkos Pilkada

Faisal Abdalla    •    21 Februari 2018 18:14

Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. MI/Rommy Pujianto. Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Persepsi ongkos pilkada mahal disebut sengaja diciptakan untuk membenarkan tindak korupsi kepala daerah. Padahal untuk maju menjadi calon kepala daerah tak selalu membutuhkan ongkos yang tinggi. 

Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, sejumlah calon kepala daerah petahana pada pilkada sebelumnya telah membuktikan hal itu. 

"Pertama soal mahar. Kasus-kasus partai politik tak lagi meminta mahar terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil. Mereka itu justru dihampiri parpol, bukan menghampiri," kata Ray dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2018. 

Ray mengatakan, ada beberapa kondisi yang bisa menekan ongkos pilkada bagi petahana. Pertama memiliki basis pendukung yang kuat dan dicintai rakyat. 

"Kalau petahana dicintai publik, dia enggak butuh meningkatkan popularitas dan enggak butuh politik uang," tukas Ray. 

Selain itu, basis pendukung yang kuat juga bisa dimanfaatkan petahana sebagai saksi di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, ongkos membayar saksi pada proses pemungutan suara bisa ditekan. 

“Misalnya di Jakarta sebelum Ahok didukung parpol, dan di Jawa Timur, ada Risma. Mereka menggerakkan relawan-relawan tanpa dibayar. Jadi jika di level seperti itu petahana seharusnya bisa mengerahkan relawan untuk jadi saksi,” jelas Ray.

Sebaliknya Ray justru heran jika seorang petahana membutuhkan dana kampanye yang besar untuk kembali maju. Hal tersebut secara tak langsung membuktikan petahana tak memiliki prestasi yang dikenang publik sehingga membutuhkan usaha ekstra untuk menggenjot popularitas. 

"Kalau kepala daerah tidak punya prestasi, ya hanya bisa pakai dua cara, kalau enggak uang, ya pakai SARA. Karena memang mereka tak punya apa-apa untuk dijual," tukas Ray.