pilkada 2018
30cards

pilkada 2018

Updated 24 Juni 2018 23:06
  1. KPU Bersikeras Larang Mantan Napi Nyaleg
  2. Faktor ASN tak Netral di Pilkada
  3. Pengganggu Keamanan Pilkada di Bolmong Terancam Ditembak
  4. KPUD Merangin Musnahkan Ribuan Surat Suara Rusak
  5. Masa Tenang, Petugas Gabungan Tertibkan APK di Bogor
  6. Petugas Mulai Bersihkan Alat Peraga Kampanye di Berbagai Daerah
  7. KPUD Bulukumba Kekurangan Logistik Pilkada Serentak 2018
  8. Seribu Aparatur Negara Disanksi karena tak Netral
  9. Elektabilitas Cagub Jatim Dipengaruhi 2 Serangan
  10. Wapres Yakin Pilkada Sulsel Berjalan Lancar
  11. KPU Sebut Libur Nasional Pilkada Sesuai Undang-Undang
  12. Emilia Nomlenei Ingin Seluruh Perempuan NTT Mengenyam Pendidikan
  13. Tekad Emilia Nomlenei Jadikan Putra Putri NTT Sebagai Dokter
  14. Emilia Nomlenei Ingin Tingkatkan Standar Kehidupan Warga NTT
  15. Polri Jamin Keamanan Pilkada Serentak 2018
  16. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (6)
  17. Dana Rp15,86 Triliun Telah Disalurkan untuk Pilkada 2018
  18. Masih Banyak ASN tidak Netral
  19. Bawaslu akan Patroli di Masa Tenang
  20. 6,9 Juta Pemilih Pemula belum Rekam KTP-el
  21. Pemuda Tangerang Diimbau Gunakan Hak Pilih
  22. Kemendagri Ajak Masyarakat Tangkis Hoaks dan Politik Uang saat Pilkada 2018
  23. KPU Minta Parpol Mematuhi Aturan Masa Tenang
  24. Polri Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai
  25. Kadispenad: Netralitas Jiwa dan Sikap Prajurit
  26. DKI akan Menaati Keppres Libur saat Pilkada
  27. Netralitas TNI-Polri Diragukan
  28. Libur Nasional saat Pilkada 2018 Tunggu Keppres
  29. Anggaran Pilkada Belum Siap Sepenuhnya
  30. Debat Kandidat Bukan Alat Peningkat Elektabilitas
  • Card 1 of 30
Nasional

Prestasi Petahana Bisa Tekan Ongkos Pilkada

Faisal Abdalla    •    21 Februari 2018 18:14

Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. MI/Rommy Pujianto. Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Persepsi ongkos pilkada mahal disebut sengaja diciptakan untuk membenarkan tindak korupsi kepala daerah. Padahal untuk maju menjadi calon kepala daerah tak selalu membutuhkan ongkos yang tinggi. 

Peneliti Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, sejumlah calon kepala daerah petahana pada pilkada sebelumnya telah membuktikan hal itu. 

"Pertama soal mahar. Kasus-kasus partai politik tak lagi meminta mahar terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil. Mereka itu justru dihampiri parpol, bukan menghampiri," kata Ray dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2018. 

Ray mengatakan, ada beberapa kondisi yang bisa menekan ongkos pilkada bagi petahana. Pertama memiliki basis pendukung yang kuat dan dicintai rakyat. 

"Kalau petahana dicintai publik, dia enggak butuh meningkatkan popularitas dan enggak butuh politik uang," tukas Ray. 

Selain itu, basis pendukung yang kuat juga bisa dimanfaatkan petahana sebagai saksi di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, ongkos membayar saksi pada proses pemungutan suara bisa ditekan. 

“Misalnya di Jakarta sebelum Ahok didukung parpol, dan di Jawa Timur, ada Risma. Mereka menggerakkan relawan-relawan tanpa dibayar. Jadi jika di level seperti itu petahana seharusnya bisa mengerahkan relawan untuk jadi saksi,” jelas Ray.

Sebaliknya Ray justru heran jika seorang petahana membutuhkan dana kampanye yang besar untuk kembali maju. Hal tersebut secara tak langsung membuktikan petahana tak memiliki prestasi yang dikenang publik sehingga membutuhkan usaha ekstra untuk menggenjot popularitas. 

"Kalau kepala daerah tidak punya prestasi, ya hanya bisa pakai dua cara, kalau enggak uang, ya pakai SARA. Karena memang mereka tak punya apa-apa untuk dijual," tukas Ray. 

pilkada 2018
30cards

pilkada 2018

Updated 24 Juni 2018 23:06
  1. KPU Bersikeras Larang Mantan Napi Nyaleg
  2. Faktor ASN tak Netral di Pilkada
  3. Pengganggu Keamanan Pilkada di Bolmong Terancam Ditembak
  4. KPUD Merangin Musnahkan Ribuan Surat Suara Rusak
  5. Masa Tenang, Petugas Gabungan Tertibkan APK di Bogor
  6. Petugas Mulai Bersihkan Alat Peraga Kampanye di Berbagai Daerah
  7. KPUD Bulukumba Kekurangan Logistik Pilkada Serentak 2018
  8. Seribu Aparatur Negara Disanksi karena tak Netral
  9. Elektabilitas Cagub Jatim Dipengaruhi 2 Serangan
  10. Wapres Yakin Pilkada Sulsel Berjalan Lancar
  11. KPU Sebut Libur Nasional Pilkada Sesuai Undang-Undang
  12. Emilia Nomlenei Ingin Seluruh Perempuan NTT Mengenyam Pendidikan
  13. Tekad Emilia Nomlenei Jadikan Putra Putri NTT Sebagai Dokter
  14. Emilia Nomlenei Ingin Tingkatkan Standar Kehidupan Warga NTT
  15. Polri Jamin Keamanan Pilkada Serentak 2018
  16. Debat Publik Kedua Pilkada Garut 2018 (6)
  17. Dana Rp15,86 Triliun Telah Disalurkan untuk Pilkada 2018
  18. Masih Banyak ASN tidak Netral
  19. Bawaslu akan Patroli di Masa Tenang
  20. 6,9 Juta Pemilih Pemula belum Rekam KTP-el
  21. Pemuda Tangerang Diimbau Gunakan Hak Pilih
  22. Kemendagri Ajak Masyarakat Tangkis Hoaks dan Politik Uang saat Pilkada 2018
  23. KPU Minta Parpol Mematuhi Aturan Masa Tenang
  24. Polri Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai
  25. Kadispenad: Netralitas Jiwa dan Sikap Prajurit
  26. DKI akan Menaati Keppres Libur saat Pilkada
  27. Netralitas TNI-Polri Diragukan
  28. Libur Nasional saat Pilkada 2018 Tunggu Keppres
  29. Anggaran Pilkada Belum Siap Sepenuhnya
  30. Debat Kandidat Bukan Alat Peningkat Elektabilitas