• Card 1 of 30
Pilkada

Eksekutif-Legislatif Rentan Bersekongkol Jelang Pilkada

Faisal Abdalla    •    21 Februari 2018 16:27

Diskusi 'APBD di Tahun Politik', di kawasan Cikini - Medcom.id/Faisal Abdalla. Diskusi 'APBD di Tahun Politik', di kawasan Cikini - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah dinilai sangat berpotensi dimanfaatkan calon kepala daerah petahana untuk ongkos pemilihan kepala daerah (pilkada). Petahana dan anggota DPRD dinilai rentan bersekongkol mengeruk uang negara. 

"Sesuai dengan fungsinya, legislatif memiliki fungsi anggaran. Relasi legislatif dan eksekutif menjadi yang paling rentan memanipulasi anggaran karena proses pengesahan APBD harus melibatkan DPRD," kata peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Seknas Fitra), Gurnadi, dalam diskusi 'APBD di Tahun Politik', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018. 

Ia mengatakan modus-modus relasi gelap antara kepala daerah petahana dengan DPRD bisa berupa mark-up anggaran, memasukan program-progam fiktif, hingga melobi peruntukan anggaran untuk kepentingan petahana dengan melibatkan legislatif. 

"Yang patut diperhatikan adalah daerah-daerah yang petahana dan pimpinan DPRD-nya berasal dari parpol pendukung yang sama. Kecenderungan politisasi anggaran sangat rentan," ungkap Gurnadi. 

(Baca juga: Petahana Disebut Paling Berpotensi Korupsi)

Ia mencontohkan kongkalikong eksekutif-legislatif bisa terjadi dalam proses penganggaran dana bansos dan hibah. Proses itu dimuat dalam dokumen rencana kerja anggaran pemerintah daerah yang kemudian dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. 

"Pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) adalah fase pertemuan formal antara eksekutif dan legislatif pertama sebelum pengesahan RAPBD. Dalam proses itu, sangat rentan terjadi kongkalikong tukar guling kepentingan antara petahana dan legislatif," tukas Gurnadi. 

Untuk mengurangi potensi terjadi relasi gelap antara eksekutif dan legislatif, Kementerian Dalam Negeri diminta tegas mendorong kepala daerah untuk melibatkan publik dalam proses penyusunan anggaran bansos dan hibah. 

"Pengawasan yang paling bisa diandalkan adalah melibatkan masyarakat, dengan begitu proses pembahasan anggaran diselesaikan dan dilakukan secara transparan," tukas Gurnadi. 

(Baca juga: Politik Tanpa Moral Menghasilkan Kampanye Hitam)